SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.490/SJ.5/XI/2025

Jakarta, (29/11) – Transformasi ekonomi biru menjadi agenda strategis Indonesia dalam menjawab tantangan global. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan kekayaan hayati yang luar biasa, Indonesia berada pada posisi penting untuk memimpin arah pembangunan maritim yang berkelanjutan. Untuk mempercepat momentum ini, Blue Ocean Strategy Fellowship 2025 bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertemukan pelaku usaha lintas sektor dalam forum bisnis bertajuk “Unlocking the Blue Economy for Sustainable Marine Ecosystems.”

Forum ini menghadirkan pemimpin bisnis, regulator, akademisi, dan inovator dari sektor perikanan, agribisnis, teknologi digital, energi, logistik, hingga industri kreatif. Tahun ini, Blue Ocean Strategy Fellowship telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono sebagai Distinguished Fellow, menandai semakin kuatnya peran KKP dalam mengakselerasi kolaborasi lintas sektor.

Ekonomi Biru sebagai Poros Masa Depan Indonesia

Menteri Trenggono menegaskan bahwa arah besar ekonomi biru Indonesia harus bermuara pada perlindungan ekosistem laut sebagai fondasi kesehatan manusia, pangan, dan energi nasional. “Sering kita lupa bahwa hampir semua kebutuhan kita, mulai dari pangan hingga air, bersumber dari laut. Jika laut rusak, itu ancaman langsung bagi manusia,” ujar Menteri Trenggono pada acara itu, Jumat (28/11) petang.

Ia memaparkan kompleksitas ekosistem laut Indonesia yang ditopang miliaran organisme namun kini semakin tertekan oleh aktivitas penangkapan ikan, logistik, dan eksploitasi migas. “Kalau kita lihat peta aktivitas kapal, ruang laut kita hampir tak punya napas. Itu tanda laut menuju ketidaksehatan,” jelasnya.

Karena itu, KKP mendorong implementasi lima kebijakan ekonomi biru, yaitu perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budidaya berkelanjutan; pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta penanganan sampah plastik di laut.

Ia mencontohkan keberhasilan konservasi penyu di Teluk Cenderawasih sebagai bukti bahwa pengelolaan ruang laut yang tepat dapat menyelamatkan ekosistem sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, Menteri Trenggono juga menyoroti tantangan di lapangan, mulai dari kepatuhan penggunaan VMS/AIS hingga tekanan ekonomi jangka pendek masyarakat pesisir. “Banyak masyarakat hanya berpikir soal makan hari ini, bukan ekologi. Itu bukan salah mereka. Tugas kita memastikan mereka bisa sejahtera tanpa merusak laut,” tegasnya.

Pihaknya turut menyampaikan capaian positif program Kampung Nelayan Merah Putih yang meningkatkan produktivitas nelayan lebih dari 120 persen dan kini diperluas ke 100 lokasi dengan target jangka panjang 1.000–4.000 desa di seluruh Indonesia. “Laut Indonesia bukan hanya aset nasional, tapi elemen penting keseimbangan iklim dunia. Menjaganya berarti menjaga masa depan umat manusia,” pungkasnya.

Peran Akademisi dalam Inovasi dan Penguatan Industri Maritim

Rektor Sampoerna University, Wahdi Yudhi, menyampaikan pentingnya penguatan basis ilmiah dan percepatan riset untuk mendorong industri maritim yang kompetitif dan berkelanjutan. “Tema forum ini menegaskan urgensi untuk melampaui pendekatan regulasi tradisional, yang belum sepenuhnya mampu menangani isu kronis seperti IUU Fishing dan turunnya stok ikan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan Blue Ocean Strategy menawarkan nilai baru yang dapat mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. “Ini tentang membangun kemakmuran sekaligus ketangguhan komunitas pesisir, termasuk menyiapkan para pemimpin muda di masa depan,” tambahnya.

Kolaborasi dan Pentingnya Eksekusi: Perspektif Blue Ocean Global Network

CEO Blue Ocean Global Network, Dr. Robert Bong, menegaskan bahwa kerja sama antara KKP dan Blue Ocean Strategy Fellowship membuka peluang besar untuk mempercepat implementasi ekonomi biru di Indonesia. Ia menyebut pengalaman bekerja bersama KKP dalam beberapa bulan terakhir sebagai proses yang menantang sekaligus sangat bermakna. “Wilayah maritim Indonesia bukan hanya daratan, tetapi juga kawasan laut hingga 200 mil laut, tiga kali lebih luas daripada daratan. Tantangannya besar, tetapi potensinya jauh lebih besar,” ujarnya.

Dr. Bong menjelaskan bahwa kolaborasi dengan tim KKP memperlihatkan keterbukaan terhadap ide baru dan kesediaan untuk belajar dari metodologi internasional. “Ketika kami berbagi pengalaman 25 tahun bekerja dengan berbagai pemerintah di dunia, kami juga belajar dari kreativitas dan konteks Indonesia,” imbuhnya.

Lebih jauh ia menekankan bahwa eksekusi adalah inti dari keberhasilan. “Di banyak negara, satu pelajaran selalu sama,  eksekusi adalah segalanya. Strategi yang brilian tanpa eksekusi hanya menjadi dokumen,” tegasnya.

Menurutnya, pendidikan dan pola pikir adalah fondasi utama eksekusi yang efektif, sebagaimana ditunjukkan para inovator global yang memulai dengan pilot kecil, melakukan penyesuaian, dan menguatkan kepercayaan pemangku kepentingan secara bertahap. “Peluncuran yang besar mungkin terlihat mengesankan, tetapi keberhasilan sejati datang dari implementasi yang konsisten dan terukur,” ujarnya. Fokus pada eksekusi, pilot yang kuat, dan pembangunan kepercayaan publik akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang,” tutupnya.

HUMAS BPPSDM KP