SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.492/SJ.5/XI/2025

BANYUWANGI (30/11) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi baru bagi desa melalui sinergi antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Kolaborasi ini diwujudkan melalui Pelatihan Budi Daya Lele dan Nila Bioflok Tematik di 100 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang berlangsung pada 29 November–12 Desember 2025, dengan target peserta sebanyak 300 orang.

Sebagai pelaksana pelatihan, BPPSDM KP melalui Pusat Pelatihan KP memastikan SDM KDMP memiliki keterampilan yang memadai agar bantuan bioflok benar-benar menghasilkan usaha yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. 

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa pelatihan ini menyasar KDMP di Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Barat. “Dari KDMP-KDMP yang menerima unit bantuan bioflok tersebut, kita ingin meningkatkan kapasitas mereka. Oleh karena itu, peserta pelatihan merupakan perwakilan dari masing-masing koperasi yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan secara langsung,” jelas Nyoman dalam siaran resminya, Minggu (30/11).

Pihaknya menambahkan bahwa perluasan pelatihan hingga wilayah non-pesisir bertujuan mengoptimalkan potensi budi daya air tawar. “Karena ini pengembangan kampung budi daya, jadi tidak hanya di pesisir saja tapi juga dari pedalaman, karena budi daya yang dikembangkan adalah lele dan nila bioflok,” ungkap Nyoman.

Pelatihan ini juga dirancang dengan pendekatan Training of Trainers (ToT) untuk mempersiapkan peserta sebagai penggerak awal koperasi. Dengan model tersebut, diharapkan para peserta pelatihan dapat memberikan dorongan awal bagi KDMP.

Selaras dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb. Haeru Rahayu, menegaskan bahwa akuntabilitas dan kebermanfaatan program menjadi prioritas. “Program ini menggunakan APBN, APBN ini uang titipan rakyat. Kami yang dititipi harus bisa memastikan uang itu bisa dipakai dengan baik jangan sampai mangkrak, nah untuk itu disiapkan. Kami di sisi teknisnya, sementara itu BPPSDM KP menyiapkan dari sisi SDM-nya supaya semuanya berjalan selaras,” ujarnya. 

Dalam kolaborasi ini, DJPB memastikan teknologi, fasilitas, dan unit bioflok tersedia, sedangkan BPPSDM KP bertanggung jawab atas penyiapan SDM serta pendampingan teknis berkelanjutan. Sinergi ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara pembangunan fisik, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas.

Ia menekankan bahwa percepatan peningkatan kesejahteraan pembudi daya menjadi tujuan utama. “Harapannya kita ingin secepatnya meningkatkan kesejahteraan pembudi daya, itu harapannya,” tegas Tb. Haeru.

Pelatihan bioflok dilaksanakan di 100 titik di empat provinsi, dengan cakupan terbesar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, disusul D.I. Yogyakarta dan Jawa Barat. Setiap titik didukung oleh penyuluh KP dan pendamping, sementara perwakilan koperasi sebelumnya telah mengikuti pelatihan intensif di Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Banyuwangi.

Materi pelatihan sendiri mencakup desain kolam, persiapan media air, manajemen pakan, pengendalian penyakit, panen dan pascapanen, hingga analisis usaha dan strategi pemasaran. Pembelajaran diberikan melalui ceramah interaktif, demonstrasi, dan praktik langsung oleh widyaiswara dan instruktur BPPP Banyuwangi. Dukungan tambahan pun hadir melalui penyerahan Mesin Pakan dari DJPB kepada BPPP Banyuwangi serta bantuan kendaraan roda tiga Viar dari BSI Cabang Banyuwangi melalui CSR.

Dengan pelatihan yang komprehensif dan pendampingan berkelanjutan, KKP berharap 100 koperasi dapat mengembangkan unit budi daya bioflok yang mandiri dan produktif, sekaligus membuka peluang kerja dan menyediakan ikan konsumsi yang terjangkau bagi masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi ekonomi biru. Program pelatihan produksi perikanan menjadi motor penggerak lahirnya usaha-usaha baru di desa, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

*HUMAS BPPSDM KP*