JAKARTA, (25/2) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelayanan publik di pelabuhan perikanan seluruh Indonesia tetap optimal selama bulan Ramadan. Adapun pelayanan yang dilakukan mulai dari pengurusan izin sebelum kapal perikanan melaut hingga pendaratan ikan hasil tangkapan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif meminta seluruh jajarannya agar tetap memberikan pelayanan prima kepada para nelayan dan pelaku usaha pada bulan Ramadan. Hal ini dilakukannya untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan ikan untuk masyarakat.

“Kita pastikan juga kesiapan sarana prasarana, SDM, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar tidak ada kendala operasional selama Ramadan,” ujar Latif dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Rabu (26/2).

Pada Selasa 25 Februari kemarin, Dirjen Latif melakukan rapat koordinasi dengan kepala pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia secara daring. Dia meminta jajarannya  melakukan pengecekan aktivitas di pelabuhan perikanan agar semua layanan berjalan lancar, termasuk operasional kapal, distribusi hasil perikanan, dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta es untuk kebutuhan nelayan.

“Aspek kebersihan dan keamanan juga harus diperhatikan, begitu pula kehigienisan produk perikanan agar kualitas dan harga jual juga tetap baik. Tak lupa agar pengawasan terhadap kapal yang masuk dan keluar area pelabuhan perikanan juga ditingkatkan,” imbuhnya.

Koordinasi lintas sektor juga terus ditingkatkan, salah satunya dengan BMKG untuk senantiasa memberikan informasi secara realtime kepada para nelayan terkait cuaca dan tinggi gelombang. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk  yang dapat menghambat aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan.

“Dengan berbagai langkah itu, kami berkomitmen untuk terus memastikan kelancaran operasional di pelabuhan perikanan demi mendukung rantai pasok sektor perikanan nasional tetap aman selama Ramadan,” tegas Latif.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga memastikan bahwa adanya Inpres No 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN tidak mempengaruhi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Pihaknya akan berusaha  maksimal dengan kreativitas baru agar seluruh target kinerja dapat tercapai dengan baik terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.