SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.320/SJ.5/VII/2025

KUPANG, (25/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pelestarian biota perairan.

Melalui kegiatan 'Bimbingan Teknis Respon Cepat Penanganan dan Pelepasliaran Buaya dan Biota Perairan Terdampar' yang dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 22 sampai 25 Juli 2025 lalu, KKP menekankan pentingnya kesiapan teknis dalam penanganan satwa laut terdampar dan konflik manusia dengan buaya.

“Pelestarian biota perairan tidak hanya soal menjaga alam, tetapi juga soal menyelamatkan masa depan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, A. Koswara dalam siaran resmi KKP, Jumat (25/7).

Kegiatan ini juga menjadi wadah sosialisasi atas Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2024 yang berisi petunjuk teknis penanganan kejadian terdampar dan hasil tangkapan sampingan jenis ikan dilindungi serta pengenalan draft petunjuk teknis penanganan konflik manusia dengan buaya yang tengah disusun.

“Kecepatan dan ketepatan dalam penanganan sangat menentukan keselamatan manusia dan kelestarian satwa,” imbuh Koswara.

Indonesia merupakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati laut dunia, termasuk jalur migrasi mamalia laut dan lima spesies buaya yang seluruhnya dilindungi. Untuk itu, peningkatan kompetensi pengelola kawasan konservasi menjadi bagian krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mendukung keselamatan masyarakat pesisir.

Personel Bertindak Cepat

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, Sarmintohadi dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembekalan teknis ini penting agar aparat di lapangan memiliki pemahaman menyeluruh terkait prosedur evakuasi, perawatan, dan pelepasliaran satwa sesuai standar konservasi internasional. 

"Kami ingin seluruh personel di lapangan mampu bertindak cepat, tepat, dengan tetap menerapkan prinsip animal welfare dan keselamatan petugas di lapangan,” katanya.

Pelatihan yang diikuti oleh para pengelola kawasan konservasi dari berbagai wilayah ini mencakup praktik langsung penanganan satwa, simulasi respon cepat, serta pengenalan peralatan penyelamatan satwa perairan. Kolaborasi juga dijalin dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), BRIN, serta otoritas daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi target nasional dalam Indonesia Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP), khususnya dalam mencapai target keempat yakni pelestarian keanekaragaman spesies dan genetik. KKP berharap tercipta sinergi antara pusat dan daerah dalam membentuk sistem konservasi laut yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim dan tekanan aktivitas manusia.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan pengelolaan laut yang sehat dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN