Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) terus memperkuat diplomasi teknis untuk membuka lebih lebar akses ekspor hasil perikanan Indonesia ke pasar global. Kali ini, langkah strategis dilakukan melalui sinergi dengan KBRI Canberra dalam mendorong harmonisasi sistem jaminan mutu ikan antara Indonesia dan Australia.

Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, melakukan pertemuan intensif dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia merangkap Vanuatu, Siswo Pramono, beserta jajaran di Sydney. Pertemuan ini membahas sejumlah isu kunci sektor kelautan dan perikanan, termasuk penguatan kerja sama komoditas tuna dan baramundi, serta inisiatif pembentukan perjanjian bilateral kesetaraan sistem jaminan mutu perikanan (mutual recognition) antara Indonesia dan Australia.

“Sinergi ini penting agar produk perikanan Indonesia dapat masuk ke pasar Australia dengan lebih cepat, lancar, dan kompetitif. Kami mendorong pengakuan sistem jaminan mutu perikanan Indonesia oleh otoritas kompeten Australia,” ujar Ishartini dalam keterangannya.

Dengan adanya mutual recognition of SPS measures (Sanitary and Phytosanitary Measures) berbasis pre-border risk management, kedua negara diharapkan dapat menyepakati pengakuan ekivalensi sistem. Langkah ini akan sangat berperan dalam memperlancar arus barang di perbatasan serta memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar Australia.

Komitmen bersama antara Badan Mutu KKP dan KBRI Canberra ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadirkan sistem jaminan mutu yang kredibel, sejalan dengan standar internasional dan ekspektasi negara mitra dagang.

Pertemuan ini menjadi bagian penting dari rangkaian strategi diplomasi mutu Indonesia untuk memperkuat akses pasar, meningkatkan nilai ekspor, dan memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan nasional.