Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penarima pelayanan. Standar pelayanan, sekurang- kurangnya meliputi : Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan. Selanjutnya ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila apenerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Untuk mendukung peningkatan kualtias pelayanan publik berkelanjutan di KKP, Itjen KKP berkomitmen pula untuk melakukan pendampingan (asistensi) penyelenggaraan pelayanan publik, hingga menilai pelaksanaan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi pada beberapa Satker KKP, dengan tujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi atas pelaksanaan Pelayanan Publik di Satker terkait, 2) menilai dengan keyakinan memadai melalui uji substansi secara langsung terhadap dokumen dan pihak terkait bahwa Pelayanan Publik telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis dan peraturan perundangan terkait, serta telah mencapai target yang ditetapkan, dan 3) memberikan saran untuk peningkatan kualitas Pelayanan Publik serta atas kendala dan permasalahan lain dalam rangka pelayanan publik.

Evaluasi yang dilaksanakan Itjen KKP ini juga sesuai mandat dalam Pasal 21 PerMenKP Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan , dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di KKP. 

Beberapa kegiatan asistensi dan evaluasi pelayanan publik tersebut diantaranya:

1. Evaluasi pelayanan publik pada BPSPL Padang
2. Evaluasi Pelayanan Publik pada BPSPL Makassar
3. Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Stasiun KIPM Jambi
4. Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
5. Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Stasiun PPMHKP Merauke Provinsi Papua Selatan
6. Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Stasiun KIPM Pontianak
7. Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Stasiun KIPM Tarakan
8. Evaluasi Pelayanan Publik Politeknik KP Bone (Diklat Teknis & Layanan Publikasi Jurnal)
9. Evaluasi Pelayanan Publik Pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri KKP di Prov. DKI Jakarta
10. Evaluasi Pelayanan Publik  (Penerbitan SLO dan/atau LVHPI) pada Pangkalan PSDKP Batam Paarov. Kepulauan Riau
11. Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik Pada BPSPL Padang di Prov. Sumatera Barat
12. Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik Pada BPSPL Makassar di Prov. Sulawesi Selatan
13. Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Stasiun PPMHKP Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Sebagai informasi, salah satu ukuran kualitas pelayanan publik dapat terlihat melalui Survei Kepuasan Masyarakat, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Ukurannya dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik.

Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei indeks kepuasan masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur sehingga bisa dilaksanakan upaya perbaikan dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Penyelenggara wajib mengubah Standar Pelayanan apabila terdapat perubahan kebijakan, perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, proses bisnis, dan/atau masukan dari Masyarakat yang berdampak kepada perubahan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point).

Update Kegiatan Juni:

1. Evaluasi Pelayanan Publik Politeknik KP Dumai (Diklat Teknis & Layanan Publikasi Jurnal)
2. Evaluasi Pelayanan Publik pada PPN Pelabuhanratu
3. Asistensi Pelayanan Publik pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang, Provinsi Banten
4. Asistensi Pelayanan Publik padaBalaiPerikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Provinsi Jawa Timur
5. Asistensi Pelayanan Publik pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Provinsi Jawa Barat
6. Asistensi Pelayanan Publik pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, Provinsi Aceh