YOGYAKARTA, (31/1) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya mutu perikanan mulai dari hulu. Khusus untuk kegiatan penangkapan ikan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (Badan Mutu KKP) menyiapkan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal untuk menjaga kualitas dan nilai gizi ikan usai ditangkap. 

"Kualitas bahan baku di hulu akan mempengaruhi produk akhir yang berdampak pada mutu, keamanan dan penerimaan produk perikanan," kata Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini di Jakarta, Jumat (31/1). 

Dalam penerapan CPIB di atas kapal ikan, Ishartini menyebut jajarannya bergerak ke pelaku usaha untuk melakukan inspeksi dengan metode observasi langsung, wawancara kepada awak kapal, dan pemeriksaan dokumen terkait aspek yang diperiksa meliputi kegiatan pembongkaran ikan, fasilitas penanganan dan/atau penyimpanan pada kapal perikanan, prosedur penanganan dan/atau penyimpanan pada kapal perikanan serta penerapan HACCP. 

"Kami memastikan penerapan CPIB di atas kapal penangkap ikan, khususnya untuk memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh buyer," terangnya. 

Terkini, menindaklanjuti arahan Kepala Badan Mutu KKP Pusat terkait penerapan CPIB diatas kapal perikanan, Maria Tresia Sundah yang saat ini menjabat Plt. Kepala Badan Mutu KKP Yogyakarta melibatkan pendampingan dari personel Quality Control (QC) Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam proses inspeksi pada kapal perikanan yang melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada tanggal 17 Januari 2025. Menurut Maria, seluruh jajaran Badan Mutu KKP di daerah senantiasa mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor perikanan, khususnya bidang mutu dan keamanan pangan dalam menjaga keberterimaan pasar demi kelangsungan matapencaharian masyarakat perikanan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Ishartini mengajak pelaku usaha untuk selalu menjaga mutu produk perikanan. Dia menegaskan Badan Mutu KKP selalu siap untuk memberikan  pendampingan  agar mereka bisa menerapkan standar yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun buyer dari negara tujuan ekspor. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengawasan produk perikanan sejak awal. Baik air, pakan, hingga kualitas daging sebelum sampai ke konsumen.