SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR :SP.036/SJ.5/II/2025

JAKARTA, (5/2) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (4/2). Menteri Trenggono meminta Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern mengawal ketat pelaksanaan program KKP, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi biru dan program prioritas nasional salah satunya terkait swasembada pangan.

“Kita harus terus bercermin agar terus berupaya menjadi baik. Sudahkah saya menjalankan fungsi saya dengan baik? Lakukan terus perbaikan,” kata Menteri Trenggono. 

Menurut Trenggono, pengawasan intern yang diperankan oleh Inspektorat Jenderal merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan program dan kegiatan KKP dapat efektif, efisien, dan akuntabel, serta tercapainya tujuan organisasi yang lebih baik.

Untuk mendorong percepatan pencapaian kebijakan Ekonomi Biru, Inspektorat Jenderal harus memberikan pengawasan secara berkelanjutan yang dapat mendeteksi adanya penyimpangan, mencegah tindak kecurangan dan meningkatkan kualitas pencapaian program KKP.

"Inspektorat Jenderal harus mampu memberikan penjaminan kualitas dan menjadi mitra kerja unit eselon I lainnya dalam bentuk konsultansi yang memberikan mitigasi atas potensi risiko terhadap seluruh program pendukung Asta Cita, kebijakan Ekonomi Biru, dan program Prioritas Nasional lainnya," ungkapnya.

Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah menjelaskan, Rakerwas diikuti sekitar 310 orang yang hadir langsung di lokasi acara maupun secara daring. Para peserta rakerwas di antaranya kepala unit pelaksanaan teknis sebagai garda terdepan pelaksana dan pemberi layanan ke masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional, pengawasan dijalankan melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko dengan fokus pada pengawalan program blue economy dan program prioritas nasional serta kegiatan yang didanai PHLN, program prioritas nasional, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP. 

"Pada pelaksanaannya, pengawasan kami lakukan dengan strategi embedded advisory dan collaboration Quality Control-Quality Assurance dengan Unit Kerja Eselon I,  dan pelaksanaan Post Audit sebagai bentuk perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) serta sinergi pengawasan program prioritas antar instansi," jelasnya. 

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI