SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.172/SJ.5/IV/2025

JAKARTA, (23/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng pemerintah daerah hingga BUMN untuk melakukan jemput bola dalam memberikan pemahaman tentang proses bisnis ekspor yang melibatkan multi instansi. Ini merupakan upaya meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia. 

Badan Mutu KKP bersama Ditjen Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu (Disperindag), BPOM serta PT. Garuda Indonesia belum lama ini menyelenggarakan coaching clinic, serta diseminasi kemudahan ekspor produk perikanan bertajuk 'Peduli Mutu Bersama Dalam Mendukung Kemudahan Ekspor Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan UMKP di Provinsi Bengkulu'.  

"Sekarang ekspor ikan dipermudah dan bahkan kami perkuat lagi koordinasi dengan K/L (Kementerian/Lembaga-red) yang terkait proses bisnis ekspor dan BUMN supaya masyarakat semakin semangat untuk ekspor perikanan,” kata Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, di Jakarta, Rabu (23/4).

Ishartini menegaskan, pihaknya berkomitmen memfasilitasi pelaku usaha agar produk yang dikirim memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan. Dia juga menginstruksikan jajarannya untuk jemput bola dan proaktif mendorong geliat industri perikanan di daerah, seperti yang sudah dilakukan di Bengkulu.

*Antusiasme Memahami Proses Bisnis Ekspor*

Para pelaku usaha perikanan termasuk usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) sangat antusias hingga jumlah peserta melebihi kapasitas. Mereka mendapatkan penjelasan yang utuh dan mudah dicerna dari instansi yang menangani proses bisnis ekspor. Diantaranya kemudahan izin ekspor melalui integrasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) dan HACCP oleh Badan Mutu KKP, kemudahan pengurusan ijin edar BPOM.

Kemudian kemudahan ekspor melalui klinik ekspor Bea Cukai, pengurusan SKA (Surat Keterangan Asal) di Disperindag, serta  kehadiran P.T. Garuda Indonesia yang memaparkan mengenai fasilitas dukungan maskapai pelat merah itu dalam mendukung pengiriman produk perikanan ke negara tujuan.

Kegiatan sinergi diawali dari Bengkulu dan nantinya dapat direplikasi unit pelaksana teknis (UPT) Badan Mutu di setiap provinsi di Indonesia. "Ini merupakan inisiatif KKP selaku pemangku kepentingan yang kemudian kami diskusikan lintas sektor dan mendapatkan masukan yang sangat produktif guna mewujudkan kemudahan ekspor bagi pelaku usaha perikanan dan UMKM sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” tukasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa perikanan Indonesia harus mampu bersaing secara global. Untuk itu perlunya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan atau quality assurance sejak di hulu sampai hilir.

HUMAS BADAN MUTU KKP