© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Riset Sosial Ekonomi Dukung Keberlanjutan Sumber Daya KP

Kamis, 25 November 2021


SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP. 1143/SJ.5/XI/2021

 

JAKARTA (25/11) - Dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatannya secara bertanggung jawab, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melalui Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) menyelenggarakan Sosek Webinar Series #10 bertajuk "Instrumen Sosial Ekonomi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan", pada 24 November 2021.

 

Plt Kepala BRSDM, Kusdiantoro, menerangkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong kebijakan penangkapan terukur dalam mengelola sumber daya perikanan di wilayah Indonesia, di mana konsep ini diyakini dapat menjaga ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif, serta menjadikan Indonesia lebih makmur dari sisi ekonomi maupun sosial. Penerapan kebijakan ini juga bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Indonesia karena pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa melainkan di pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan.

 

Untuk itu diperlukan suatu indikator dalam mengukur pencapaian kinerja, guna mewujudkan pembangunan ekonomi dan ekologi yang berimbang untuk mendukung tercapainya program prioritas KKP. Kusdiantoro pun menilai kegiatan ini strategis dalam mendiskusikan instrumen sosial ekonomi yang dapat mendorong capaian kinerja pembangunan.

 

“BRSDM melalui BBRSEKP telah melaksanakan berbagai kegiatan riset di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan untuk menerapkan pendekatan pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan serta pertumbuhan ekonomi,” terang Kusdiantoro.

 

“Kontribusi riset bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan diharapkan memiliki peran penting dalam menghasilkan usulan rekomendasi dan analisis sosial ekonomi yang menjadi akselerator pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan,” lanjutnya.

 

Pihaknya pun berharap peran aktif seluruh peserta guna mendapatkan rumusan komprehensif mengenai instrumen sosial ekonomi yang dapat mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

 

Sosek Webinar Series #10 turut menghadirkan Anggota Komisi IV DPR RI, Ichsan Firdaus, sebagai keynote speaker. ia mengapresiasi semangat pembangunan perikanan terukur untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan nilai tukar nelayan.

 

“Semangat inilah yang harus selalu kita jaga. Bagaimana pembangunan perikanan terukur serta pembangunan sentra-sentra budidaya perikanan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” tegas Ichsan.

 

Melalui pembanguann sentra budidaya lokal, pihaknya juga berharap dapat membangkitkan semangat kearifan lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah sehingga semangat desentralisasi dapat memberikan kontribusi bagi perikanan nasional.

 

Sebelumnya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menerangkan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur dapat memastikan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Menururtnya penting menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa dengan strategi pembangunan ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada aktivitas yang menetap di ruang laut.

 

HUMAS BRSDM

Sumber:

KKP WEB

Accessible Control
cursor Bigger Cursor
brightness Brightness
contrast Contrast
monochrome Grayscale
revert Undo Changes
Logo Logo
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293

Email: humas.kkp@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Media Sosial

Pengunjung

1 2
© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia