Jakarta, 18 Juni 2025 — Dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan tema “Sinergi Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Ekonomi Biru Berkelanjutan”. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang apresiasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana terbaik di lingkungan KKP.

Forum ini dibuka secara resmi oleh Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Sekretaris Jenderal KKP, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di bidang keterbukaan informasi, seperti Donny Yoesgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat RI; Handoko Agung Saputro, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Kelembagaan; serta jajaran pejabat eselon II KKP, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan PPID Pelaksana dari seluruh unit organisasi KKP.

Dalam sambutannya, Rudy menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk konsolidasi strategis untuk mengarusutamakan keterbukaan informasi sebagai prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh PPID Pelaksana yang telah bekerja keras, berinovasi, dan bersinergi untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi di unit kerja masing-masing. Namun kita juga perlu jujur melihat bahwa tantangan masih ada — baik dari sisi kapasitas, literasi informasi, maupun infrastruktur digital pendukung layanan informasi,” ungkapnya.

Sebagai bentuk penghargaan, KKP mengumumkan PPID Pelaksana terbaik tahun ini dalam dua kategori, yaitu:

Kategori PPID Pelaksana UPT:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap

2. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor

3. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Balikpapan

4. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi

5. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal

6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut (BPSPL) Makassar

7. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo

8. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut (BPSPL) Pontianak

9. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan dan Lingkungan (BPKIL) Serang

10. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan (BBP3KP)

Kategori PPID Pelaksana Eselon I:

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)

2. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)

3. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)

Dalam arahannya, Rudy juga menekankan beberapa poin penting untuk memperkuat keterbukaan informasi di lingkungan KKP, di antaranya:

1. Menjadikan keterbukaan informasi sebagai indikator kinerja dan bagian dari budaya organisasi;

2. Mendorong transformasi digital dalam layanan informasi publik;

3. Memperkuat sinergi antar unit organisasi serta dengan masyarakat sipil, akademisi, media, dan Komisi Informasi;

4. Mendorong inovasi layanan informasi yang proaktif dan mudah diakses.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy Heriyanto juga secara resmi membuka Kick-Off Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, sebagai langkah awal proses evaluasi kinerja keterbukaan informasi di seluruh satuan kerja KKP.

Forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen KKP terhadap keterbukaan informasi sebagai fondasi membangun kepercayaan publik dan pelayanan prima guna mendukung implementasi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.