SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.072/SJ.5/II/2023

KOLAKA, (24/2) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimis produktivitas sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara akan meningkat dengan diterapkannya kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota (PIT). Pelabuhan perikanan yang ada yang ada di wilayah itu dapat menjadi lokasi pemberangkatan kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan.

Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Mangolo di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (24/2/2023). PPI ini rencananya akan dikembangkan oleh pemda sehingga daya tampung kapal menjadi lebih banyak, termasuk penguatan fasilitas yang ada di pelabuhan.   

"Satu yang ingin saya lihat, saya pikir PPI ini bisa menjadi salah satu (pendukung) program penangkapan ikan terukur, yang nantinya menjadi tempat pendaratan ikan. Jadi penangkapan di mulai dari sini dan pendaratan di sini," ujar Menteri Trenggono saat meninjau PPI Mangolo.

PPI Mangolo selama ini mampu menampung kapal-kapal perikanan dari berbagai jenis dan ukuran, sekaligus menjadi tempat bongkar muat hasil tangkapan nelayan setempat. Kunjungan kapal di PPI Mangolo pun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kunjungan tertinggi pada 2021 dengan total 270 kapal secara keseluruhan yang didominasi perahu motor tempel dan kapal ikan ukuran 5 GT.

Fasilitas yang tersedia di PPI Mangolo mencakup dermaga, tempat pemasaran ikan, kolam pelabuhan, instalasi supply air bersih, jalan dan drainase, hingga bangunan kantor sebagai pusat administrasi. Pengembangan sangat memungkinkan dilakukan karena lahan yang tersedia masih cukup luas.

"Dengan penangkapan ikan terukur, aktivitas penangkapan menjadi lebih tertata dan pemerataan distribusi ekonomi dari kegiatan perikanan bisa diwujudkan. Karena kapal yang berangkat dari sini harus mendaratkan ikannya di sini. Melalui kebijakan ini sedapat mungkin kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Kardini menjelaskan, rencana pengembangan PPI Mangolo di antaranya mencakup penambahan luasan dermaga, fasilitas docking kapal, pengerukan kolam labuh, hingga fasilitas cold storage. Pengembangan menggunakan anggaran DAK tahun 2023 sebanyak Rp22,5 miliar.

La Ode menambahkan, Kabupaten Kolaka termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 yang meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut lores, dan Laut Bali. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Kolaka pada tahun 2021 sebesar 18.600 ton dengan nilai mencapai Rp533 miliar. Jenis ikan yang dominan ditangkap antara lain cakalang, kerapu, selar, kurisi, dan kuwe.

Sebagai informasi, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota merupakan satu dari lima program ekonomi biru KKP untuk mewujudkan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi biru. Payung hukum kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi.

Dengan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, nantinya kapal-kapal perikanan harus mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang ada di sekitar area penangkapan. Kondisi tersebut akan memacu lahirnya usaha-usaha turunan seperti transportasi dan logistik, unit pengolahan ikan, hingga pusat-pusat kuliner. 

Kebijakan ini menjadikan pelabuhan perikanan di luar Pulau Jawa bertransformasi menjadi satelit ekonomi baru yang di dalamnya mencakup proses hulu hingga hilir sektor perikanan, yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja.

Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Kolaka, Menteri Trenggono turut menyerahkan sejumlah bantuan pemerintah mulai dari alat penangkap ikan, mesin kapal, perbekalan melaut yang ditujukan kepada nelayan dan koperasi. Kemudian bantuan sarana prasana pembelajaran untuk mahasiswa program studi kelautan dan perikanan Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI