© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

KKP Tumbuhkan Geliat Ekonomi Masyarakat Melalui Pencanangan Kampung Perikanan Budidaya Bandeng

Senin, 18 April 2022


SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.275/SJ.5/IV/2022

 

JAKARTA (18/4) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) kembali melakukan pencanangan kampung perikanan budidaya, kali ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan kampung perikanan budidaya diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pembudidaya untuk berusaha lebih giat dengan dukungan sinergi antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program terobosan tersebut.

 

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu saat melakukan pencanangan Kampung Perikanan Budidaya Bandeng di Desa Bontomanai dan Desa Manakku yang terletak di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan (16/4/2022).

 

Menurut Tebe – sapaan akrabnya, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengawal salah satu program terobosan KKP yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis komoditas kearifan lokal yang tahun ini telah ditetapkan sebanyak 130 lokasi di seluruh Indonesia, dimana salah satunya berada di Kabupaten Pangkep.

 

"Saya tau persis kualitas bandeng di Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia, sehingga saya yakin peningkatan produksi maupun pendapatan pembudidaya khususnya di Kabupaten Pangkep ini sangat mungkin untuk dapat ditingkatkan," kata Tebe.

 

Dengan dukungan semua pihak, Tebe yakin seiring dengan peningkatan produktivitas dan kualitas yang dihasilkan dapat menjadikan ikan bandeng Pangkep _go international_ sebagai salah satu komoditas yang rutin diekspor. KKP juga siap memberikan dukungan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dengan aksi jemput bola ke pelaku usaha budidaya untuk layanan persyaratan ekspor seperti sertifikasi.

 

Selain itu Tebe juga berharap apabila terjadi peningkatan harga komoditas selayaknya dapat menyentuh langsung ke pembudidaya agar kesejahteraan pembudidaya dapat terangkat. Untuk itu KKP juga tengah menyiapkan skema yang dapat memotong mata rantai tata niaga yang panjang dengan menggunakan teknologi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat.

 

"Momentum ini menjadi langkah awal yg baik agar geliat ekonomi di masyarakat dapat lebih cepat tumbuh secara positif," pungkas Tebe.

 

Dalam acara ini turut diserahkan bantuan pemerintah berupa benih ikan bandeng, benih ikan nila, benur udang windu dan udang vaname kepada pembudidaya di provinsi Sulawesi Selatan, serta dilakukan penebaran benih secara simbolis di tambak milik masyarakat. Total bantuan benih yang diserahkan berjumlah 9.140.000 ekor.

 

Kepala BPBAP Takalar, Nur Muflich Juniyanto berkata bahwa selain melakukan pembinaan teknis secara periodik serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, BPBAP Takalar juga menyinergikan bantuan pemerintah yang telah ditetapkan untuk dapat mendukung program kampung perikanan budidaya.

 

"Di samping itu, kami juga telah melakukan koordinasi dengan penyuluh, stakeholder dan pemangku kepentingan lain, karena kami yakin sinergitas seluruh elemen pendukung menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan program ini," tutup Anto.

 

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep, Kusmawati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KKP yang telah memilih Kabupaten Pangkep sebagai salah satu pelaksana Program Kampung Perikanan Budidaya tahun anggaran 2022. Ia yakin dengan potensi luas lahan tambak air payau sebesar 13 ribu hektare yang tersebar di tujuh kecamatan termasuk salah satunya di Kecamatan Labakkang ini dapat dimaksimalkan untuk komoditas seperti ikan bandeng yang memiliki cita rasa khas dan sudah terkenal sejak dahulu.

 

“Semoga amanah ini dapat kami emban dengan baik sesuai harapan bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan pelaku budidaya perikanan khususnya,” tutup Kusmawati.

 

Menurut data dari Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep, Kampung Budidaya Bandeng di Desa Bontomanai dan Desa Manakku memiliki luas areal lahan budidaya seluas lebih kurang 1.110 hektare dengan dengan rata-rata luas per unit kolam budidaya mencapai 700 m2. Data sementara mencatat total produksi yang dihasilkan dari kedua desa tersebut pada tahun 2021 mencapai 1.300 ton dengan perputaran uang yang dihasilkan mencapai Rp26 miliar per tahun.

 

Sementara itu, Ketua Pokdakan Bandeng Sejahtera dari Desa Manakku, Junaedi merasa bersyukur dengan pencanangan kampung perikanan budidaya bandeng di desanya, karena menurutnya potensi yang dapat dikembangkan masih sangat besar apalagi permintaan pasar lokal yang cukup besar, bahkan Kabupaten Pangkep memiliki pelelangan khusus ikan bandeng.

 

“Untuk kemajuan kampung perikanan budidaya bandeng di desa kami, kami berharap dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk kendala seperti pendangkalan saluran, agar produksi kami dapat terus meningkat. Harapan kami ke depan agar budidaya bandeng bisa maksimal dan bisa memenuhi kebutuhan pasar hingga hingga pasar ekspor,” tandas Junaedi.

 

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan tiga program prioritas KKP, salah satunya pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Menurutnya, terdapat tiga kategori, yaitu kampung perikanan budidaya pedalaman untuk komoditas air tawar; kampung perikanan budidaya pesisir untuk komoditas payau; serta kampung perikanan budidaya laut.

 

HUMAS DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Sumber:

KKP WEB

Accessible Control
cursor Bigger Cursor
brightness Brightness
contrast Contrast
monochrome Grayscale
revert Undo Changes
Logo Logo
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293

Email: humas.kkp@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Media Sosial

Pengunjung

1 2
© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia