SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.41/SJ.5/I/2022

JAKARTA (21/1) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) bersama Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Kalimantan Timur Wilker Tarakan serta masyarakat setempat berhasil menyelamatkan tiga ekor penyu yang tidak sengaja terperangkap dalam jaring pukat di sekitar Perairan Tanjung Pasir, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada (14/1/2022) lalu.

Kepala BPSPL Pontianak Andry Indryasworo Sukmoputro menjelaskan 3 ekor penyu pertama kali ditemukan tidak sengaja terjerat dalam jaring pukat oleh nelayan pada Jumat, (14/1/2022) di Tanjung Pasir. Mendapati hal ini, pihaknya angsung menurunkan Tim Respon Cepat Wilker Tarakan untuk bergerak ke lokasi penampungan penyu di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

Dari hasil identifikasi dan pengukuran penyu oleh Tim Respon Cepat, diketahui jenis penyu adalah penyu hijau (Chelonia mydas) dengan ukuran panjang kerapas 9,5 cm – 10 cm, lebar kerapas 8,8 cm – 9,5 cm, flipper depan 6 cm, flipper belakang 3 cm dan berat 0,095 gram – 0,135 gram. Kondisi penyu sehat dan aktif sehingga dapat dilepasliarkan. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Berita Acara Pelepasliaran Penyu Hijau oleh pihak-pihak yang terlibat.

“BPSPL Pontianak bersama Stasiun PSDKP Tarakan dan Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Kalimantan Timur Wilker Tarakan melepasliarkan penyu tersebut di perairan Pantai Amal Lama, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan pada titik koordinat : 3°15'46,20" LU - 117°39'16,06" BT yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi pada Sabtu (15/1/2022),” pungkas Andry.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari di Jakarta menjelaskan semua jenis penyu telah dilindungi penuh oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

“Status penyu masuk dalam daftar merah the International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan Apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Oleh karenanya diperlukan upaya perlindungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 526 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya. Saya mengingatkan dan mengajak untuk bersama-sama melindungi dan melestarikan penyu. Stop berburu penyu dan produk turunannya,” tegas Tari.

Tari juga menambahkan, sebagai biota yang statusnya dilindungi penuh oleh pemerintah maka diperlukan upaya maksimal dalam kegiatan konservasi dan pelestariannya serta sinergi antar instansi dalam kegiatan respon cepat agar lebih banyak lagi biota laut yang dapat diselamatkan.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, strategi pengelolaan 20 biota laut yang menjadi target KKP termasuk Penyu, dilaksanakan secara sinergis melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu untuk melindungi dan melestarikan penyu sebagai biota laut purba langka yang hanya ada 7 jenis di dunia.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT