Jakarta — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik. Hari ini, Kepala Badan Mutu KKP memaparkan secara langsung Kebijakan dan Strategi KKP dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Pemaparan tersebut disampaikan di hadapan Komisi Informasi Pusat pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Dalam presentasinya, Kepala Badan Mutu KKP menekankan pentingnya layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif, agar setiap masyarakat dapat memperoleh akses yang jelas terhadap informasi publik yang mereka butuhkan. KKP memastikan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan kualitasnya.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, KKP terus memperkuat sistem pengelolaan informasi publik. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kualitas pengelolaan data, penyampaian informasi yang cepat dan akurat, serta penyediaan kebijakan yang dapat dipahami dan dipercaya masyarakat. KKP menilai bahwa kehadiran informasi yang tersaji dengan baik dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan publik.

Di sisi lain, KKP juga memastikan bahwa informasi yang bersifat serta-merta harus disampaikan segera, termasuk informasi yang menyangkut kondisi darurat atau kepentingan publik mendesak. Respons cepat ini diharapkan mampu memberikan kepastian, rasa aman, dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam langkah-langkah pemerintah.

Komitmen untuk terus memperbaiki layanan informasi dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. KKP mendorong setiap unit kerja untuk meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas layanan informasi publik, sehingga informasi dapat diterima masyarakat secara mudah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan Ekonomi Biru, di mana transparansi dan partisipasi publik menjadi elemen krusial dalam menciptakan tata kelola kelautan dan perikanan yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdaya saing. Melalui langkah-langkah tersebut, KKP kembali menegaskan jati dirinya: Terbuka, Transparan, dan Akuntabel.