SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.368/SJ.5/IX/2025

JAKARTA, (13/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program prioritas yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran pengawas intern yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) disetiap pelaksanaan program kegiatan di KKP.

"Rencana pengawasan yang akan dilaksanakan Itjen telah dirumuskan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Jadi memang setiap kegiatan yang dilaksanakan seluruh unit kerja di KKP pasti ada pendampingan dari para Auditor," kata Inspektur Jenderal KKP Lotharia Latif melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/9).

Latif memaparkan ada beberapa program prioritas yang saat ini menjadi fokus pengawasan Itjen, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan kawasan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang, percepatan Swasembada Garam, serta Peluasan Kawasan Konservasi.

"Saat ini pengawalan dan pengawasan Itjen sedang difokukan pada beberapa program prioritas kementerian maupun yang menjadi arahan langsung dari Bapak Presiden, namun pengawalan dan pengawasan pada program prioritas KKP lainnya juga tetap dilaksanakan. Kemarin saya baru meninjau perkembangan proyek pengembangan modeling BINS Karawang, dan saya lihat progresnya bagus dan sesuai aturan," imbuh Latif.

Karenanya, dia menghimbau kepada seluruh auditor Itjen agar peran pengawasan tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan bimbingan dan konsultasi sejak tahap perencanaan. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko penyimpangan sejak dini.

"Komitmen kami yaitu mengawal setiap tahapan program kegiatan yang dilaksanakan di KKP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya masyarakat sektor kelautan dan perikanan, dan yang paling penting terhindar dari penyimpangan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pengawasan intern yang diperankan oleh Inspektorat Jenderal merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan program dan kegiatan KKP dapat efektif, efisien, dan akuntabel, serta tercapainya tujuan organisasi yang lebih baik.

HUMAS ITJEN