SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.218/SJ.5/VI/2024

JAKARTA, (21/6)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya menggenjot investasi hulu hilir perikanan tuna di Indonesia, lewat gelaran Indonesia Tuna Investment and Business Forum yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 25 Juni mendatang. 

Pada event tersebut sekaligus akan dibahas pengelolaan sumberdaya tuna secara berkelanjutan, hingga teknologi hidrolisat protein ikan.

"Event ini rangkaian kegiatan Tahun Tuna, yang ditujuannya untuk meningkatkan geliat investasi perikanan tuna dari hulu hingga hilirnya," ungkap Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Peluang usaha untuk komoditas tuna menurutnya terbuka lebar seiring trend positif perdagangan tuna cakalang tongkol (TCT) di pasar global sejak beberapa tahun terakhir. 

Nilai perdagangan komoditas TCT secara global terus meningkat dari USD14,37 miliar di tahun 2017 jadi USD16,81 miliar di tahun 2022. "Artinya permintaannya terus meningkat," beber Machmud.

Indonesia termasuk negara yang meraup untung dari peningkatan permintaan tuna dunia. Berdasarkan data ITC Trademap, nilai ekspor tuna cakalang tongkol (TCT) Indonesia sebesar USD0,66 miliar di tahun 2017, naik menjadi USD,096 miliar di tahun 2022. 

Dibanding negara eksportir TCT lainnya, tren pertumbuhan year on year (YoY) Indonesia termasuk tinggi dengan persentase sebesar 29,3%.

Dia optimistis nilai ekspor tuna masih akan terus meningkat, seiring keberhasilan KKP menyelesaikan perundingan penurunan tarif tuna olahan menjadi 0% ke pasar Jepang melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Hasil perundingan tersebut diharapkan dapat diimplementasikan pada akhir tahun 2024.

"Peluang besar dan potensinya ada, karenanya kita perlu bergerak bersama untuk mengoptimalkan komoditas tuna," terang Machmud.

Senada, Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Hari Maryadi mengatakan dukungan lain KKP pada industri tuna ialah jaminan mutu. Menurutnya hal ini penting untuk menjaga keberterimaan produk tuna ke negara tujuan ekspor serta memastikan mutu tuna di pasar dalam negeri.

"Dari sisi kita sebagai quality assurance sangat concern dengan mutu agar produk di dalam negeri berkualitas dan tidak ada penolakan produk tuna ke negara tujuan ekspor," kata Hari.

Sementara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Ridwan Mulyana memastikan komitmen pemerintah pada keberlanjutan tuna. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi Indonesia pada Regional Fisheries Management Organizations (RMFOs) atau organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara untuk kepentingan kegiatan penangkapan ikan disuatu wilayah.

"Khusus tuna, kita tercatat sebagai anggota Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC), serta Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)," terang Ridwan.

Selain itu, rencananya dalam forum tersebut akan ada kesepakatan bisnis antara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dengan Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), hingga komitmen pemberdayaan antara swasta dengan kelompok tuna guna mengimplementasikan pengelolaan tuna berdasarkan prinsip ketertelusuran, keberlanjutan dan keadilan serta sejumlah kontrak dagang.

"Forum ini menjadi upaya KKP dalam mengamalkan ilmu tuna, yakni selalu bergerak dan memberikan dampak bagi masyarakat," ujar Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto.

Catur menuturkan Indonesian Tuna Investment and Business Forum akan digelar di Surabaya, 25 Juni 2024. KKP mengundang 300 peserta yang terdiri dari unit pengolahan ikan (UPI), perwakilan dagang negara mitra, kepala daerah, industri supporting seperti logistik, cold chain system, jaringan ritel, hotel dan restoran hingga lembaga sertifikasi terkait tuna.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pengembangan budi daya ikan tuna yang dinilai potensial di Indonesia pada 2024. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan produksi yang lebih berkelanjutan.

HUMAS PDSPKP