SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.405/SJ.5/XI/2024

JAKARTA, (12/11) - Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan potensi pangan biru (pangan akuatik) untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan tahun 2028, serta mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

“Pangan biru ini salah satunya adalah ikan. Kalau kita bicara ikan, perannya di antaranya sebagai sumber pangan protein, kemudian sebagai bahan baku industri pengolahan. Jadi perannya besar sekali belum lagi yang kaitannya dengan ekonomi,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo dalam Bincang Bahari menuju Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2024 dengan tema Pangan Biru untuk Swasembada Pangan di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

Merujuk data, produksi perikanan Indonesia tahun lalu mencapai 24,7 juta ton yang sebagian besar dihasilkan oleh perikanan budi daya, disusul hasil tangkapan. Sedangkan potensi lestari perikanan tangkap mencapai 12,01 juta ton/tahun berdasarkan Permen KP Nomor 18 tahun 2021. 

Di hulu perikanan, penguatan terus dilakukan dengan meningkatkan kualitas produksi perikanan budidaya melalui program modeling budi daya komoditas utama perikanan yang termasuk dalam program ekonomi biru. Sedangkan di bidang penangkapan, KKP melakukan transformasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan  meningkatkan daya saing produk perikanan yang dihasilkan.

“Sebagai negara kepulauan, tentu ini (target swasembada pangan) momentum baik bagaimana kita menggali dan mengelola sumber protein ini untuk masyarakat,” terangnya.

Pihaknya juga melakukan penguatan sektor hilir dengan mendukung penuh pelaku-pelaku usaha pengolahan ikan agar menghasilkan produk perikanan berkualitas, yang aman dikonsumsi masyarakat. Penguatan ini termasuk dengan menyiapkan platform digital untuk memudahkan pemetaan dan distribusi hasil perikanan. 

Selain itu, sambung Budi, KKP juga aktif menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Masyarakat diakuinya lebih dekat dengan ikan sebagai sumber protein karena berdasarkan data, 53% kebutuhan protein masyarakat dipenuhi oleh sumber protein yang berasal dari ikan.

“Apa yang kami lakukan yaitu memetakan kondisi saat ini. Kira-kira potensi ikan yang ada seperti apa, didaratkan di mana saja, kemudian di mana pusat-pusat pelayanan makan bergizi gratis, dan kami akan mendekatkan ke arah sana,” ungkap Budi.

Langkah lainnya untuk mendukung swasembada pangan dari sektor pangan biru, KKP akan menggenjot hilirisasi rumput laut dengan mengembangkan  pupuk organik atau hayati cair berbahan baku rumput laut untuk mendukung produksi sektor pertanian. Semua jenis rumput laut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hamdan Hamedan menjelaskan ketahanan pangan dan upaya mencapai swasembada pangan merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Swasembada pangan adalah salah satu langkah besar Indonesia menuju negara maju. 

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk program ketahanan pangan. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program strategis yang meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk dalam sektor perikanan.

“Pentingnya swasembada pangan terlihat jelas dalam prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, di mana program ini ditempatkan sebagai prioritas pertama dari 17 program prioritas. Dalam visi dan misi beliau, sektor perikanan disebut sebanyak 19 kali, setara dengan sektor pertanian. Data KKP yang menunjukkan produksi 24,7 juta ton dari sektor perikanan menggambarkan peningkatan kapasitas yang signifikan, dan menunjukkan bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dari hasil laut yang dihasilkan sendiri,” papar Hamdan.

Besarnya potensi kelautan dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga diakui Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof. Yudi Nurul Ihsan yang juga hadir sebagai narasumber dalam program talkshow Bincang Bahari. Menurutnya, dunia akan dihadapkan pada empat krisis yakni krisis iklim, krisis pangan, krisis sosial, dan krisis lingkungan.

Prof Yudi meyakini sektor kelautan dan perikanan mampu menjawab empat krisis tersebut. Terlebih KKP sudah memiliki lima program ekonomi biru, yang akan memperkuat tata kelola untuk menjaga keberlanjutan ekologi hingga kualitas hasil perikanan yang berkelanjutan.

“Saya hakul yakin Indonesia sebagai negara maritim negara kepulauan terbesar di dunia, sektor kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu yang potensial untuk menyelesaikan empat krisis ini. Kalau laut kita dioptimalkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak ada pencemaran, maka laut ini bisa menyerap karbon misalnya, sehingga pemanasan global dapat sedikit disolusikan oleh laut kita. Laut juga punya potensi menyediakan pangan yang bergizi dengan protein yang sangat tinggi,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Sadarma Suhaim Saragih mendukung penuh program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis yang digalakkan oleh pemerintah. Industri perikanan, khususnya pengalengan ikan siap mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Sadarma menjelaskan, ikan kaleng memiliki kandungan gizi tinggi dan proses produksinya mengacu pada standar internasional. Di samping itu, proses distribusinya juga mudah, dapat menjangkau berbagai terpencil daerah di Indonesia.

“Ikan kaleng ada produk blue food yang sudah diproduksi secara hilirisasi sangat bagus untuk menjadi bantuan. Di seluruh dunia orang tahu, ikan kaleng itu produk perikanan yang secara logistik tidak perlu repot-repot, nggak perlu cold storage karena dapat disimpan di suhu ruangan, dan sehingga secara logistik dia bisa menjangkau daerah-daerah terpencil,” akunya.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI