Ternate, 4 Juli 2025 — Dalam rangka meningkatkan sistem jaminan mutu produk perikanan di Provinsi Maluku Utara, UPT Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ternate melaksanakan serangkaian kegiatan strategis pada 2–4 Juli 2025. Kegiatan tersebut meliputi koordinasi dan komunikasi peningkatan sertifikasi mutu, peninjauan rencana unit usaha yang akan disertifikasi, serta pelaksanaan surveilans sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) pada Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Pada tingkat provinsi, UPT Badan Mutu KKP Ternate melakukan koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang Teknis, dan staf pembina. Dalam forum tersebut, Kepala UPT menyampaikan berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, termasuk percepatan sertifikasi budidaya yang masih terkendala aspek administratif, khususnya terkait pemenuhan persyaratan PKKPRL. Selain itu, disampaikan pula target sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di tahun 2025, serta pentingnya mendorong unit milik pemerintah menjadi contoh penerapan sistem sertifikasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke unit usaha eksportir komoditas kepiting hidup dan lobster hidup bersama tim DKP Provinsi, guna mendukung kesiapan penerapan sistem HACCP sebagai standar jaminan mutu produk ekspor.

Sementara itu, di Kabupaten Halmahera Barat, dilakukan koordinasi teknis dengan Kepala DKP setempat dan Penyuluh Perikanan untuk membahas percepatan sertifikasi serta tantangan yang dihadapi oleh Unit Pengolahan Ikan di wilayah tersebut. Tim juga meninjau langsung kolam budidaya air tawar dan Kampung Budidaya Merah Putih (KBMP), serta melakukan dialog bersama pengelola unit, Kepala Desa Tuada, dan pengurus Koperasi Merah Putih guna menilai kesiapan lapangan dalam mendukung sertifikasi CBIB.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, UPT Badan Mutu KKP Ternate juga melakukan surveilans HACCP pada salah satu UPI yang memproduksi cumi beku, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku.

Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari strategi penguatan mutu sektor perikanan, sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing produk perikanan nasional di pasar global.