SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.159/SJ.5/V/2024

JAKARTA, (19/5) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melimpahkan berkas perkara penyidikan tindak pidana perikanan KM MUS ke Kejaksaan Negeri Tual untuk proses hukum lebih lanjut.

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. (Ipunk) dalam pernyataannya di Jakarta, mengungkapkan bahwa tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan telah  menyerahkan berkas perkara penyidikan tindak pidana perikanan KM. MUS setelah sebelumnya juga dilaksanakan proses lelang barang bukti Ikan secara online. 

“Penyerahan berkas perkara tersebut merupakan komitmen PSDKP KKP dalam penegakan hukum guna memberantas praktik-praktik IUU Fishing di WPPNRI sekaligus sebagai langkah awal untuk mengungkap penerima manfaat (beneficial owner) atas praktik  Illegal Fishing yang dilakukan oleh kapal asing,” ujar Ipunk.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Teuku Elvitrasyah mengungkapkan bahwa dari hasil penyidikan, Tersangka Nakhoda KM. MUS melakukan tindak pidana perikanan berupa tidak memiliki dokumen persetujuan berlayar dan turut serta melakukan usaha perikanan tanpa memiliki perizinan berusaha, sehingga dijerat Pasal 98 dan 92 UU Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Ciptaker.

Meski demikian, Teuku menjelaskan, proses ini belum selesai sepenuhnya. Karena penyidikan ini baru menjerat pelaku lapangan. 

“Selanjutnya kami akan lakukan investigasi lebih lanjut untuk menjerat aktor intelektualnya,” katanya.

Selain pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan, PPNS Perikanan Ditjen PSDKP KKP Bersama dengan KPKNL Ambon juga sudah melakukan lelang terhadap barang bukti ikan sebanyak 110.000 kg pada Senin (13/5) lalu. 

Berdasarkan hasil pelelangan, barang bukti ikan tersebut telah terjual lelang dengan nilai Rp670 juta. Teuku menegaskan bahwa proses pelelangan telah dilaksanakan secara online sesuai prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

“Bahkan, pada prosesnya kami secara intens melakukan koordinasi dengan KPKNL Ambon dan pihak-pihak terkait,” katanya.

Selain itu, Teuku juga menerangkan bahwa terkait adanya dugaan penyelundupan BBM solar dan TPPO, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Bareskrim Polri. 

“Untuk kedua dugaan tindak pidana tersebut bukanlah kewenangan kami, sehingga kami perlu melakukan koordinasi lebih lanjut,” katanya

Kepala Pangkalan PSDKP Tual, Sigit Bintoro menerangkan bahwa menindaklanjuti koordinasi antara KKP dengan Bareskrim Polri, Tim PPNS akan melaksanakan koordinasi dengan Polda Maluku terkait dugaan tindak pidana TPPO dan tindak pidana migas terkait alih muatan BBM Illegal. Adapun barang bukti sebanyak 150 ton solar saat ini masih diamankan di Pangkalan PSDKP Tual. 

“Terhadap 150 ton solar tidak kami lakukan penyitaan dalam perkara perikanan, karena bukan kewenangan kami. Nantinya BBM solar tersebut akan kami serahkan kepada penyidik yang berwenang,” katanya.

Sebelumnya, Kapal Pengawas Orca 06 pada 12 April 2024, telah mengamankan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia (KM. MUS) karena diduga melakukan pengangkutan ikan hasil alih muatan illegal. KM. MUS, tak hanya melakukan alih muatan (transhipment) ikan ilegal dari 2 kapal penangkap ikan berbendera asing (MV. RZ 03 dan MV. RZ 05) namun juga diduga mengalih muatan secara Ilegal BBM jenis solar dan melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan mengirimkan Anak Buah Kapal (ABK) yang direkrut secara Ilegal ke 2 kapal penangkap ikan asing tersebut.

Dalam usaha untuk menangkap 2 kapal asing yang diduga melakukan alih muatan ilegal dengan KM. MUS, KKP telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri (NCB Interpol Polri) dan aparat Australia yang disampaikan pada Indonesia- Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) pada awal Mei 2024 di Jakarta.

HUMAS DITJEN PSDKP