SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR :  SP.387/SJ.5/X/2024

JAKARTA, (26/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 hari ini, Sabtu (26/10/2024). Menteri Sakti Wahyu Trenggono optimistis program ekonomi biru mampu membawa sektor kelautan dan perikanan menjadi penopang ketahanan pangan di masa depan.

"Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan seiring semakin banyaknya populasi manusia dan perubahan iklim, salah satunya persoalan pangan. Tapi saya optimis, sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi menjawab tantangan tersebut," ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Untuk itu, Menteri Trenggono meminta seluruh jajajaranya bekerja maksimal menjalankan program ekonomi biru, mulai dari pembuatan regulasi hingga implementasinya di lapangan.

Menteri Trenggono mengaku tidak akan mentoleransi, khususnya para pejabat yang dinilai bekerja lambat menjalankan program ekonomi biru.

“Eselon I yang lambat akan dimasukin ke kotak dulu. Kita ganti yang baru, yang lebih bagus dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, 2025 tidak ada istilahnya toleransi, tidak ada,” tegasnya.

Lima kebijakan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi menurutnya harus dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

Pada periode pertamanya di KKP, sebagian besar waktunya dipakai untuk membangun program ekonomi biru beserta regulasinya, sebagai roadmap transformasi sektor kelautan dan perikanan. Di periode dua inilah, pelaksanaan lima program ekonomi mulai dari perluasan kawasan koservasi, hingga pembersihan sampah plastik di laut, harus dikebut pelaksanaannya.

Trenggono mengaku ingin bekerja cepat dan tuntas sehingga membutuhkan tim yang siap menyokongnya. 

"Tidak ada waktu lagi untuk santai-santai, saatnya melaju. Program sudah ada, tinggal melanjutkan secara cepat dan tuntas," tegasnya.

Sebagai informasi, KKP resmi berdiri pada tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Lembaga ini sempat beberapa kali berubah nama sebelumnya akhirnya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI