SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.043/SJ.5/II/2025

JAKARTA, (8/2) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menunjukkan komitmennya mengelola Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebagai aset bernilai ekonomi, budaya, dan ekologis. Di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, pengelolaan BMKT menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat program ekonomi biru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo menyebutkan BMKT di Indonesia bukan sekadar artefak bersejarah namun memiliki potensi ekonomi yang mendukung ekosistem laut dan keanekaragaman hayati. 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan BMKT, pengelolaan BMKT mencakup dua kegiatan utama yaitu pengangkatan dan pemanfaatan in-situ. Sebelum regulasi tersebut diterbitkan, terdapat 13 lokasi pengangkatan BMKT di perairan Belitung, Pulau Buaya, Cirebon, Teluk Sumpat, Karang Heluputan, Jepara, Karawang, Belitung Timur, Batu Belobang, Kijang, Ujung Pamanukan, Karang Cina dan Blanakan. 

BMKT pengangkatan Belitung, Pulau Buaya dan Cirebon artefaknya kini menjadi barang milik negara dan sebagian dipamerkan di Galeri BMKT KKP. Sedangkan 10 lokasi pengangkatan BMKT lainnya sejak tahun 2023 hingga 2025, pembagian hasilnya dilakukan dengan skema 50:50 antara pemerintah dan perusahaan. 

"Melalui skema ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berimbang, tak hanya bagi sektor swasta, tetapi juga meningkatkan pendapatan negara," ujar Victor. 

Selain pengangkatan, BMKT juga dimanfaatkan secara in-situ sebagai destinasi wisata bawah laut yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. KKP pun mendukung kelompok masyarakat dengan menyediakan sarana seperti peralatan selam, tempat display, dan perahu wisata. Salah satu destinasi wisata bawah laut menjadi daya tarik adalah situs MV Boelongan di Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, yang rutin menyelenggarakan lomba fotografi bawah laut yang menarik wisatawan lokal maupun internasional.

Kolaborasi

Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda menerangkan untuk kepentingan kajian sejarah dan pendokumentasian BMKT, KKP bekerjasama dengan Flinders University, Australia. Kolaborasi ini meliputi pembuatan database 200.000 koleksi BMKT, penelitian komparatif, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi serta pengembangan narasi sejarah maritim Indonesia. Hingga kini, lebih dari 1.000 artefak telah dilabeli dan dideskripsikan. 

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pemanfaatan BMKT diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan, mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir berkelanjutan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat wisata bahari dunia.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT