SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.372/SJ.5/X/2024

PEMALANG, (15/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh penerapan percontohan digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan oleh pemerintah. Langkah ini dinilai dapat mencegah terjadinya kebocoran BBM bersubsidi kepada golongan yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif mengatakan digitalisasi ini merupakan sebuah proses inovasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah. Edukasi dan sosialisasi akan terus pemerintah gencarkan agar para nelayan terbiasa.

“Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, (15/10/2024).

Latif menerangkan KKP terus berkomitmen untuk dapat terus memberikan dukungan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi ini, para nelayan dapat menggunakan sistem QR Code untuk mendapatkan BBM bersubsidi. 

“Pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi, untuk memaksimalkannya kita bangun SPBUN. Salah satunya di Pemalang, Jawa Tengah,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Minggu (13/10/2024). Uji coba digitilisasi telah dilaksanakan pada saat peresmian oleh Trian Yunanda, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap.

Peresmian SPBUN ini melibatkan kerjasama yg baik dg Kementerian Koperasi dan UKM, Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden, BPH Migas dan Pertamina serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Dengan adanya SPBUN tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan nelayan kecil terkait kebutuhan bahan bakar solar, khususnya BBM bersubsidi di wilayah kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang, Jawa Tengah.

HUMAS DITJEN PERIKANAN TANGKAP