JAKARTA, (6/7) – Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak negara-negara ASEAN bersinergi menjaga kesehatan laut melalui pengelolaan berbasis ekonomi biru.

KKP telah merancang lima program Ekonomi Biru yang siap diimplementasikan pada sektor kelautan dan perikanan nasional, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara-negara ASEAN.

"Indonesia tidak akan bisa menjaga lautan kita sendirian. Kami percaya Forum Ekonomi Biru ASEAN menjadi momentum memperkenalkan upaya-upaya nyata yang telah dilakukan Indonesia di forum regional ASEAN," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Forum Ekonomi Biru ASEAN pada Senin (3/7/2022) di Belitung.

Program prioritas berbasis ekonomi biru meliputi perluasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Selain mengutamakan kelestarian kesehatan lautan, kebijakan strategis Ekonomi Biru juga membuka peluang investasi, lapangan kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Melalui gagasan lima program Ekonomi Biru pada sektor kelautan dan perikanan, Indonesia diharapkannya dapat menjadi referensi dan kiblat bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam pelaksanaan prinsip Blue Economy.

"Saya berharap Forum Ekonomi Biru ASEAN dapat memperkaya pandangan dan informasi dari berbagai negara ASEAN untuk implementasi Ekonomi Biru, khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan," tambah Victor.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kusdiantoro mengungkapkan bahwa wilayah pesisir dan lautan merupakan aset. Ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang serta sumber daya ikan yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau memiliki nilai jasa ekosistem yang besar yang mendukung perekonomian negara dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Namun, aset tersebut berada di bawah tekanan dari praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan dan faktor eksternal lainnya seperti perubahan iklim. Populasi Indonesia saat ini mencapai 275,7 juta jiwa dan diproyeksikan meningkat sebesar 7,2% hingga mencapai 296 juta jiwa pada tahun 2030. Sebagian besar penduduk tinggal di wilayah pesisir.

“KKP percaya, kita perlu mengelola lingkungan laut kita secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Hal ini akan diwujudkan melalui implementasi ekonomi biru. Dalam pandangan kami, ekonomi biru merupakan bagian dari kerangka pembangunan berkelanjutan yang mendukung untuk mengatasi isu-isu seperti kesenjangan pembangunan dan distribusi kesejahteraan yang tidak merata dari sumber daya kelautan, kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan yang lebih penting pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengesahkan Roadmap Ekonomi Biru yang memuat kebijakan strategis Ekonomi Biru menuju 2045,” pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif bagi kesejahteraan bangsa dan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada aktivitas yang menetap di ruang laut.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT