Bali (11/12) – Rangkaian pertemuan akhir Regional Steering Committee (RSC) dan Komite Koordinasi Bersama (JCC) ke-4 proyek GEF/UNDP/PEMSEA ATSEA-2 di Bali, pada 10-11 Desember 2024, menandai pencapaian penting dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir kawasan Laut Arafura dan Laut Timor atau Arafura and Timor Seas (ATS).

Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, Papua Nugini, dan Australia, mencerminkan semangat kolaborasi regional yang telah terjalin selama lima tahun terakhir.

Dalam sambutannya, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa ATSEA-2 telah menjadi katalisator bagi pengelolaan perikanan, perlindungan ekosistem laut, dan mitigasi perubahan iklim di kawasan Laut Arafura dan Laut Timor.

“Proyek ini sejalan dengan Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Upaya ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara negara-negara ATS untuk menciptakan Laut Arafura dan Timor yang sehat, tangguh, dan produktif,” ujar Nyoman.

Hasil utama yang dicapai oleh ATSEA-2 mencakup berbagai inisiatif penting di sektor konservasi laut, pengelolaan perikanan, serta pengelolaan pesisir dan pulau. Salah satu pencapaian signifikan adalah pembentukan Kawasan Konservasi Laut Pulau Kolepom di Papua Selatan, yang meliputi lebih dari 350.000 hektar. Kawasan ini memberikan manfaat ekonomi dan ekologi yang besar bagi masyarakat setempat.

Selain itu, pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan atau Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) telah diimplementasikan di Kepulauan Aru, yang berdampak pada peningkatan stok ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan di wilayah tersebut.

Tidak kalah penting, ATSEA-2 juga berhasil membentuk kelompok pengawasan berbasis masyarakat (Pokmaswas) yang memainkan peran kunci dalam mengurangi praktik penangkapan ikan ilegal sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau.

Proyek ini juga berhasil memperkuat pemberdayaan perempuan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Inisiatif seperti sistem peringatan dini untuk tumpahan minyak menjadi contoh nyata dampak positif ATSEA-2.

Dalam rangkaian pertemuan ini, turut diselenggarakan pertemuan perdana Regional Coordination Committee (RCC) dan Regional Stakeholder Working Group (RSWG). Kedua komite ini akan menjadi pilar penting dalam transisi menuju implementasi Rencana Aksi Strategis 2024–2033.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kemitraan ini melalui integrasi SAP dengan program prioritas nasional. “Kerja sama ini selaras dengan Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Kami percaya, sinergi yang kuat antarnegara ATS dapat menjadi fondasi keberlanjutan ekosistem kelautan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar  Nyoman.

Dengan berakhirnya proyek ATSEA-2, langkah ke depan akan difokuskan pada keberlanjutan melalui ATSEA-3 dan dukungan mekanisme tata kelola regional. Pertemuan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas batas dalam mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim, polusi laut, dan kerusakan keanekaragaman hayati.

"Sinergi dan kolaborasi lintas negara menjadi fondasi keberhasilan kita. Bersama, kita wujudkan ekosistem laut dan pesisir yang berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia dan alam," ucap Nyoman.

Sebagai informasi, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan deklarasi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Australia dan Papua Nugini pada 5 Desember lalu. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen kolektif untuk melindungi dan melestarikan Laut Arafura dan Timor serta mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.(ALP)

Humas BPPSDM