Jakarta — Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran pengawasan dalam mendukung kebijakan strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan, khususnya pada pengembangan budidaya perikanan. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya perluasan budidaya perikanan di darat sebagai penopang ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

KKP telah meluncurkan berbagai kegiatan pengembangan perikanan budidaya seperti Modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) pada Eks Tambak Inti Rakyat (TIR) Karawang, pemberian Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Tematik Bioflok di beberapa kabupaten yang merupakan lokasi pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), beserta pelatihannya. Hal ini menunjukkan keberpihakan sekaligus sinergitas program pemerintah dalam rangka menyejahterakan masyarakat pedesaan melalui perikanan budidaya.

Presiden juga menginstruksikan KKP untuk mengembangkan budidaya perikanan di darat secara masif dan merata. Program tersebut direncanakan berjalan dalam skala nasional yang menyasar hingga 500 kabupaten. “Pembangunan budidaya di darat itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten,” tutur Menter Sakti

Program pengembangan budidaya perikanan ditargetkan berjalan secara bertahap dan rampung dalam dua tahun ke depan. “2026 lah baru selesai. Karena di tahun 2025 ada sekitar 100 titik yang masih kita bangun,” tambah Menteri Sakti.

Selain melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan produktivitas perikanan budidaya tersebut terus didorong melalui berbagai program pendampingan, pemantauan, dan berbagai pengawasan intern lainnya. Melalui Inspektorat Jenderal, KKP akan memitigasi berbagai risiko yang ditemukan dalam perencanaan maupun saat implementasi di lapangan. Inspektorat Jenderal KKP menyoroti bahwa program lintas wilayah dan lintas instansi ini memerlukan keseragaman pemahaman kebijakan, kejelasan peran para pihak serta mekanisme pengendalian yang adaptif.

“Kami akan memastikan berbagai kegiatan peningkatan produktivitas perikanan budidaya dapat berjalan sesuai desain kebijakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengendalian berkelanjutan menjadi kunci dalam mengantisipasi, memitigasi risiko dan menghadapi kendala dari tahap perencanaan hingga impelementasi”, ujar Inspektur Jenderal Ade Tajudin Sutiawarman.

“Pendampingan penyusunan pedoman teknis, pendampingan penyusunan metode pengadaan, pemantauan berkelanjutan, pendampingan perhitungan progress, hingga penilaian kelayakan pembayaran pihak ketiga akan terus kami lakukan. Keseluruhan strategi pengawasan ini untuk menjaga akuntabilitas dan keberhasilan pelaksanaan program prioritas”, tambahnya.

Sepanjang Desember 2025, Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan yang berkaitan langsung dengan penguatan budidaya perikanan.

Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

1. Cek fisik dalam rangka Reviu Pembayaran Termin Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang di Karawang, Provinsi Jawa Barat
2. Cek fisik Intake Air Tawar dalam rangka Pendampingan Pemeriksaan Progress Fisik (Capaian) Kegiatan Penyelesaian Modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) pada Els Tambak Inti Rakyat (TIR) di Karawang, Provinsi Jawa Barat
3. Reviu Pembayaran Termin-2 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Penyelesaian Pekerjaan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Eks TIR Karawang, di Karawang, Provinsi Jawa Barat   
4. Reviu Progres Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi Modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) pada Eks TIR Karawang, di Karawang, Provinsi Jawa Barat
5. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pendampingan Pemeriksaan Progres Fisik (Capaian) Kegiatan Penyelesaian Modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) pada Eks Tambak Inti Rakyat (TIR) di Karawang, Provinsi Jawa Barat     
6. Reviu Progres Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi Modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) pada Eks TIR Karawang, di Karawang, Provinsi Jawa Barat
7. Pemantauan bantuan pemerintah budidaya ikan tematik sistem bioflok di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.
8. Pemantauan bantuan bioflok di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, serta di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.
9. Pengawasan Lainnya dalam rangka Koordinasi Persiapan Kegiatan Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Tematik Bioflok di Kabupaten Banyuwangi dan Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Tematik Bioflok TA 2025 di BPPP Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur      
10. Pemantauan Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan tematik Bioflok di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah     
11. Cek fisik dalam dalam rangka pendampingan perhitungan proges pengadaan bantuan pemerintah paket budidaya ikan tematik system bioflok TA 2025 di KDMP kenoyojayan, Kab Kebumen Provinsi Jawa Tengah

12. Pendampingan perhitungan proges pengadaan bantuan pemerintah paket budidaya ikan tematik system bioflok TA 2025 di Kabupaten Sleman Provinsi DIY

13. Cek fisik dalam rangka pendampingan perhitungan progres pengadaan bantuan pemerintah paket budidaya ikan tematik sistem bioflok TA 2025 di KDMP Ngimbangan, Desa Ngimbangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

14. Cek fisik dalam dalam rangka pendampingan perhitungan proges pengadaan bantuan pemerintah paket budidaya ikan tematik sistem bioflok TA 2025 di KDMP Gempol Kerep, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

15. Pemantauan Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Tematik Sistem Bioflok TA 2025 di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

16. Pemantauan Kegiatan Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem Bioflok Tematik TA 2025 di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Melalui pengawasan yang konsisten dan menyeluruh, Inspektorat Jenderal KKP berkomitmen mendukung keberhasilan program prioritas Presiden dan Menteri Kelautan dan Perikanan, sekaligus mendorong terwujudnya budidaya perikanan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.