SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.35/SJ.5/I/2022

BOGOR (19/1) -  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Tidak hanya kementerian/lembaga maupun swasta, namun juga universitas, asosiasi dan organisasi masyarakat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan dukungan para mitra ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas KKP. Pada subsektor perikanan tangkap yaitu penangkapan ikan terukur, pembangunan 120 kampung nelayan maju untuk mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui mekanisme pasca produksi.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dari banyak pihak. Kita akan gandeng swasta mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR) untuk pengembangan kampung nelayan. Bantuannya tidak berbentuk uang namun pekerjaan untuk mengubah stigma nelayan miskin menjadi bangga  jadi nelayan,” ujarnya dalam pertemuan kerja sama dengan para mitra hari ini.

Lebih lanjut, ia juga meminta organisasi masyarakat yang telah bekerja sama atau sedang dalam proses kerja sama dengan KKP untuk menyelaraskan kegiatan prioritas KKP dengan kegiatan mereka di lapangan. Sehingga dapat mengatasi berbagai kesenjangan yang terjadi di masyarakat dengan solusi yang ada.

Konsep penangkapan ikan terukur merupakan terobosan dalam pengelolaan perikanan yang lebih akurat dengan pengendalian kuota penangkapan pada zona perikanan terukur. Implementasi perikanan terukur akan mendatangkan banyak manfaat baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi.

“Pemanfaatan sumber daya ikan akan lebih termonitor dan terkendali. Secara sosial, terbentuknya kemitraan penangkapan antara usaha besar dengan usaha kecil, dan mendatangkan dampak ekonomi baik tumbuhnya industri hilir, peningkatan pendapatan masayarakat, meningkatnya ekonomi wilayah dan PNBP,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menyambut baik program KKP. Ia meminta agar pemerintah meningkatkan perhatian kepada  nelayan tradisional dan anak nelayan untuk dididik menangkap ikan lebih bertanggungjawab dan memahami keberlanjutan sumber daya ikan.

Sementara itu, Harimudin perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative  mengatakan nelayan kecil harus dilindungi penuh sesuai amanah undang-undang apabila mekanisme penangkapan ikan dengan sistem kontrak telah dijalankan. Sehingga pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Indonesia dapat merata dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Hadir pada pertemuan tersebut FAO Indonesia, USAID, UNDP, PKSPL-IPB, FPIK-IPB, HNSI, ATLI, AP2HI, APRI, ADI, MSC, SFP, WWF, IPNLF, MDPI, LINI, YKAN, EDF, CSF, RARE, TLFF, Rekam, Starling, KNTI, IOJI, KIARA, Econusa, DFW, dan Greenpeace.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya membuka lebar peluang kerja sama dengan para mitra. Langkah ini diyakininya dapat mendukung terwujudnya ekonomi biru yang menyeimbangkan ekologi dan ekonomi.

HUMAS DITJEN PERIKANAN TANGKAP