SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor: SP. 387/SJ.5/IV/2021

CILACAP (9/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melengkapi hal-hal teknis untuk mendukung implementasi program terobosan berupa peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap. Salah satunya menerapkan penggunaan teknologi Automatic Identification System (AIS) pada kapal perikanan.

Kegiatan penerapan teknologi AIS berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah, setelah sebelumnya digelar di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Banten. Terdapat 10 kapal perikanan di PPS Cilacap yang dipasangi teknologi hasil penelitian Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi tersebut.

"Kami melakukan sosialisasi kegunaan dan penggunaan AIS bagi nelayan yang dihadiri pemilik dan nakhoda kapal perikanan," ujar Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP, Budi Sulistyo dalam keterangan resmi KKP, Jumat (9/4/2021).

Cara kerjanya, AIS akan menginformasikan kepada sistem pemantau yang ada di pelabuhan lokasi kapal berada dan akan memberikan respon cepat apabila terjadi kondisi darurat. Dengan demikian, keselamatan nelayan saat melaut lebih terjamin dan penangkapan ikan di luar kawasan izin kapal dapat dicegah.

Budi menambahkan, penerapan AIS juga dirancang untuk memberikan informasi akurat kapan kapal akan merapat ke pelabuhan untuk melakukan bongkar muat.

Selain penerapan teknologi AIS, KKP melalui Pusdatin, Ditjen Perikanan Tangkap, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Solusi 247 juga memasang timbangan online di PPS Cilacap dan PPN Karangantu. Pelabuhan tersebut saat ini menjadi percontohan pelabuhan berbasis digital di Indonesia.

Penerapan timbangan online sebagai upaya KKP mempercepat proses penimbangan hasil tangkapan kapal perikanan yang terhubung dengan data center. Keberadaan timbangan online merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data KKP.

 
Budi menerangkan, selanjutnya AIS dan timbangan online akan diintegrasikan untuk memperkuat manajemen pelabuhan percontohan berbasis digital tersebut. Integrasi ini diharapkan selesai terbangun pada Juni 2021.

"Digitalisasi pelabuhan sebagai langkah dimulainya transformasi digital pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang selaras dengan kebijakan transformasi digital untuk mendukung peningkatan pelayanan publik," pungkas Budi.

Kepala PPS Cilacap, Imas Masriah, menyatakan siap mendukung kegiatan percontohan digitalisasi pelabuhan perikanan. Kegiatan ini kesempatan baik untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung peningkatan PNBP di sub-sektor perikanan tangkap.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memiliki tiga program terobosan untuk periode 2021-2024. Salah satunya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap menuju Rp12 triliun. PNBP dari sub-sektor ini di tahun-tahun sebelumnya berada di kisaran ratusan miliar.

Menteri Trenggono menegaskan, hasil peningkatan PNBP nantinya akan digunakan untuk memperbaiki dan menata infrastruktur perikanan tangkap menjadi lebih modern. Selain itu, program jaminan sosial bagi nelayan akan diperluas termasuk perbaikan kawasan pesisir.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI