Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan edukasi dan audiensi Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu (UNIB), di Ruang Rapat Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Jakarta.

Kegiatan yang diikuti 45 mahasiswa dan 6 dosen pendamping ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pengelolaan sektor kelautan, kebijakan Ekonomi Biru, konservasi, serta peluang riset dan pengembangan karier di sektor kelautan. Koordinator sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Kelautan UNIB, Dr. Yar Johan, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari field trip mata kuliah wajib untuk memberikan pengalaman pembelajaran di luar kampus sekaligus memperkenalkan mahasiswa pada praktik pengelolaan sektor kelautan.

“Kami berharap anak-anak kami mendapatkan ilmu, pengalaman, serta bimbingan langsung melalui field trip hari ini,” ujar Yar Johan. Ia juga berharap kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi antara UNIB dan KKP di bidang pengelolaan kelautan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), Dr. Miftahul Huda, dalam kesempatan tersebut memaparkan peran DJPK dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, mulai dari konservasi ekosistem, perlindungan spesies dan genetik, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan jasa bahari, hingga pengelolaan sumber daya kelautan. “Tantangan kita di sektor kelautan adalah menyatukan dua hal: menjaga keberlanjutan ekosistem dan spesies di dalamnya, sekaligus mendorong agar sumber daya ini memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, KKP memperkenalkan sejumlah kebijakan dan program strategis, antara lain pengembangan kawasan konservasi laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, potensi karbon biru, pengembangan jasa kelautan, serta pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk mendukung biofarmakologi. KKP menargetkan kawasan konservasi mencapai 30 persen wilayah laut Indonesia atau sekitar 97,5 juta hektare pada 2045, dari luas kawasan konservasi yang telah mencapai sekitar 30,9 juta hektare hingga 2025.

Mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mengenai pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu upaya mendukung swasembada garam nasional, sekaligus peluang riset di berbagai bidang kelautan. KKP mendorong mahasiswa memanfaatkan ruang kolaborasi yang tersedia, termasuk penelitian tugas akhir dan kegiatan magang di lingkungan KKP maupun unit pelaksana teknis (UPT), dengan mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku.

Sesi audiensi berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan biota perairan terancam punah, pengelolaan kawasan konservasi, hingga penguatan sinergi riset antara perguruan tinggi dan KKP.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia kelautan yang memiliki kompetensi akademik sekaligus memahami tantangan pengelolaan laut secara nyata. Hal ini sejalan dengan komitmen KKP dalam mendorong pembangunan kelautan berbasis Ekonomi Biru yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi melalui ilmu pengetahuan, inovasi, dan riset bagi keberlanjutan laut Indonesia.