SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor: SP. 382/SJ.5/IV/2021

BANDUNG (9/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang berfokus dalam dukungan pengelolaan perikanan tuna, kakap dan kerapu berkelanjutan. Utamanya pada kakap dan kerapu laut dalam serta tuna di perairan kepulauan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715.

Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Yuliadi mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap tuna, kakap dan kerapu dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikannya.

“Dukungan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan ini sejalan dengan program DJPT, khususnya terhadap komoditas tuna, kakap dan kerapu perikanan yang bernilai ekonomi penting baik di dalam maupun luar negeri. Banyaknya permintaan pasar mendorong penangkapan berlebih, untuk itu perlu dikelola dengan baik agar tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Perjanjian kerja sama (PKS) ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara KKP dengan YKAN Nomor 01/SJ-KKP/KB/III/2021 tentang Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

“Tujuan lainnya dari kerja sama ini yaitu meningkatkan tata kelola perikanan kakap dan kerapu laut dalam yang berkelanjutan dan meningkatkan ketersediaan data, sistem informasi dan teknologi untuk mendukung pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan di perairan kepulauan,” imbuh Yuliadi usai penandatanganan PKS dalam Rapat Kerja Teknis DJPT, Bandung, Selasa (6/4/2021).

Sementara itu, Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman menyatakan dukungannya dalam mengupayakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. YKAN berkomitmen untuk melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari.

“Sebagai negara kepulauan dengan luas perairan yang mencapai lebih dari 70% dari total wilayah dengan kekayaan hayati laut yang melimpah, maka sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat penting bagi Indonesia. Kami berharap kerja sama ini menjadi salah satu upaya dan strategi untuk mengelolanya secara berkelanjutan,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam pembukaan Rakernis DJPT Menteri Trenggono mengatakan sinergi, kerja sama, dan kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan perlu dukungan dari berbagai pihak.

“Perikanan tangkap Indonesia berada dalam kondisi multi spesies, multi habitat, multi stakeholder, dan multi alat tangkap. Begitu beragam kekuatan kita, begitu beragam pula tantangan sekaligus peluang yang ada, bekerja bersama dalam satu harmoni adalah prasyarat mutlak jika ingin sektor kelautan dan perikanan yang kita cintai ini melaju pesat,” pesannya.

HUMAS DITJEN PERIKANAN TANGKAP