SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.53/SJ.5/I/2022

JAKARTA (27/1) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah. Untuk mewujudkan upaya tersebut, KKP bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis komoditas unggulan daerah setempat, seperti ikan gabus haruan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah, bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan dokumen Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Untuk itu, KKP melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melaksanakan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan SDM kelautan dan perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (25/1/2022), di Kantor BRSDM, Jakarta Pusat. Salah satu implementasinya adalah dengan merancang masterplan kampung ikan gabus di Tanah Bumbu.

Tujuan dari pertemuan ini adalah pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan serta peningkatan SDM, yang terdiri dari Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Pembudidaya Ikan, dan Kelompok Pengolah dan Pemasar melalui penyelenggaraan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan; peningkatan kapasitas SDM dan penyuluhan masyarakat kelautan dan perikanan; serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut Plt. Kepala BRSDM Kusdiantoro, sinergi ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan diharapkan dapat menjadi salah satu upaya KKP dalam pengembangan potensi perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kusdiantoro meyampaikan pihaknya menyelenggarakan pendidikan formal bagi masyarakat secara vokasi, melalui pendekatan teaching factory, dengan porsi praktik 70% dan teori 30%. Sebanyak 55% kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam, dengan biaya pendidikan dan perlengkapan gratis, ditanggung negara. Sementara 45% peserta didik merupakan masyarakat umum dengan biaya pendidikan yang sangat terjangkau, karena disubsidi negara. Selain pendidikan, pengembangan SDM bagi masyarakat juga dilakukan BRSDM melalui pelatihan dan penyuluhan. Salah satu contohnya adalah pelatihan budidaya ikan nila dengan teknologi bioflok pada 2021.

Tindak lanjut sinergi ini, sambung Kusdiantoro, antara lain berupa pembahasan pendidikan kelautan dan perikanan; pemetaan potensi dan kebutuhan dukungan BRSDM untuk pengembangan potensi kelautan dan perikanan; serta penyusunan masterplan Kampung Gabus Haruan di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung program prioritas KKP untuk perikanan budidaya komoditas unggulan lokal.

Khusus terkait masterplan tersebut, lanjut Kusdiantoro, dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas KKP terkait pengembangan kampung-kampung budidaya komoditas lokal. Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 18 Januari lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan kampung perikanan, yang terdiri dari kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya, merupakan salah satu program yang akan diakselerasi pada tahun 2022. Menurut Menteri Trenggono, pembangunan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan di berbagai daerah.

"Yang paling penting adalah dengan adanya kegiatan ini, sektor kelautan dan perikanan di Tanah Bumbu akan bisa berkembang karena sudah punya landasan atau modalitas untuk pembangunan kelautan dan perikanan. Selanjutnya bila pembangunan kelautan dan perikanan berhasil, pendapatan dan lapangan kerja terbuka, kesejahteraan meningkat," ujar Kusdiantoro.

Bupati Tanah Bumbu M. Zairullah Azhar berharap dukungan KKP dalam hal ini BRSDM akan dapat mengangkat sektor kelautan dan perikanan lokal. Ia berharap tim BRSDM dapat mengunjungi Tanah Bumbu untuk melihat langsung potensi-potensi kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan kembali. Menurutnya Tanah Bumbu mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang besar, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Anggota DPRD Tanah Bumbu H. Hasanuddin juga menambahkan, di Tanah Bumbu, terdapat kampung nelayan dan 10.000 hektare tambak udang. Tambak tersebut terdiri dari tambak aktif dan non aktif, yang belum maksimal pengelolaannya. Demikian juga kapasitas para nelayan masih sangat kurang, sehingga perlu ditingkatkan.

Sebagai informasi, sinergi BRSDM dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diimplementasikan dengan Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) BRSDM dan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pembuatan Masterplan Kampung Gabus Haruan Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana kerja tersebut ditandatangani oleh Kepala BBRP2BKP Hedi Indra Januar dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Yulian Herawati.

HUMAS BRSDM