SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.69/SJ.5/II/2022

JAKARTA (3/2) – Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) belum lama ini membangun gedung pelayanan dekat dengan pintu ekspor produk perikanan, Bandara Soekarno-Hatta guna meningkatkan pelayanan. Hal ini diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada 24 Januari 2022 lalu.

Kepala LPSPL Serang Syarif Iwan Taruna Alkadrie mengatakan bahwa pembangunan gedung pelayanan LPSPL Serang ini akan menjadi Kantor Wilayah Kerja (Wilker) LPSPL Serang yang berada di DKI Jakarta. Gedung ini akan menunjang pelayanan publik di antaranya peredaran jenis ikan dilindungi.

“Pembangunan gedung pelayanan ini dimulai dari Januari sampai April 2022 dengan lahan sangat strategis berada di kawasan Muara Baru yang berdekatan dengan Pangkalan PSDKP Jakarta, kawasan PPS Nizam Zachman, Pasar Ikan Modern, Cold Storage KKP dan pergudangan yang ada di Muara Baru. Harapannya pembangunan gedung pelayanan ini dapat berjalan dengan lancar,” ujar Iwan.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari dalam sambutannya menekankan agar pembangunan gedung pelayanan ini bisa bermanfaat dan senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. KKP saat ini sedang mengakselerasi seluruh program sesuai dengan semangat tagline baru yakni KKP Accelerate, salah satunya dalam mencapai target PNBP.

Acara ini dihadiri oleh jajaran KKP serta para stakeholder pengguna layanan LPSPL Serang, dan peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut yang diikuti seluruh tamu undangan.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan bahwa KKP harus senantiasa mengembangkan inovasi layanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT