SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.419/SJ.5/XI/2024

JAKARTA, (23/11) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu dengan Direktur Asian Development Bank perwakilan Indonesia Jiro Tominaga di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (22/11/2024) sore. Dalam pertemuan, Menteri Trenggono memaparkan implementasi program ekonomi biru KKP, termasuk rencana program revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle di pantai utara Jawa (Pantura).

Menteri Trenggono mengatakan, ada lima program ekonomi biru dalam membangun sektor kelautan dan perikanan  Indonesia yang berkelanjutan, di mana program tersebut menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi.

“Kami harap kerja sama ADB dengan Pemerintah mencakup pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” kata Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menjelaskan sejumlah rencana pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Salah satunya yaitu membangun kembali 78 ribu hektare tambak udang yang tidak terpakai alias idle di sepanjang Serang, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Menteri Trenggono, jika program tersebut berhasil, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja hingga ratusan ribu. Selain itu, masyarakat di Pantura juga bisa kembali melakukan budi daya udang windu. Program ini juga tentunya dapat mendongkrak jumlah produksi perikanan Indonesia untuk mendukung swasembada pangan. 

“Saya sudah buatkan modelnya di Karawang 80 hektare dan hasilnya bagus," ujarnya.

Direktur Asian Development Bank perwakilan Indonesia, Jiro Tominaga menyambut baik program KKP dalam membangun sektor kelautan melalui program ekonomi biru. 

“Saya siap meningkatkan kemitraan kita yang kuat dan bekerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KKP di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono memiliki lima program ekonomi biru untuk menyejahterakan nelayan serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Meliputi perluasan wilayah konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur, pembangunan budi daya  ramah lingkungan, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program ekonomi sirkuler pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. 

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI