SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP. 1069/SJ.5/X/2021

JAKARTA (1/11) – Dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-22, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) memberikan bantuan kepada masyarakat di Suak Parak, Desa Air Saga, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana berupa gazebo apung, gapura selamat datang dan perahu wisata tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan wisata bahari berbasis mangrove.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari saat menyusuri lokasi tersebut pada (25/10/2021) lalu, menerangkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat merupakan wujud komitmen KKP dalam mengembangkan desa sebagai kawasan wisata yang berbasis potensi dan masyarakat lokal.

“Bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan desa wisata bahari (Dewi Bahari) tersebut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Desa Wisata Bahari,” ujar Tari.

Dewi Bahari Suak Parak merupakan salah satu kawasan hutan mangrove yang cukup rapat di Desa Air Saga dengan luas mencapai 62,3 hektare. Dengan label ‘De Suak Parak Mangrove’, kawasan ini terpilih sebagai desa wisata bahari dari 15 Kawasan yang dikembangkan pada tahun 2021. Dewi Bahari Suak Parak dirintis oleh Kelompok Swadaya Masyarakat menjadi kawasan ekowisata mangrove dengan prinsip 3E yaitu Ekologi, Edukasi dan Ekonomi.

Mangrove Suak Parak memiliki peran sebagai penyaring (filtering) atas pencemaran akibat tambang di sekitarnya, penghijau lingkungan, penyimpan cadangan karbon yang sekaligus mampu menawarkan jasa ekosistem untuk dinikmati masyarakat.

Lebih lanjut Tari mengungkapkan program pengembangan Dewi Bahari dapat disinergikan dengan program lainnya agar dapat menjadi kawasan wisata desa yang mandiri dan dapat mendorong peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

“Selain sinergi dengan program lainnya, penguatan Dewi Bahari Suak Parak dapat dilakukan melalui dukungan peraturan desa sebagai regulasi pengembangan wisata bahari berbasis potensi dan kearifan masyarakat,” lanjutnya.

Lokasi yang berada di tengah kota Tanjung Pandan menjadikan Suak Parak memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi eko-eduwisata bahari. Hal ini terlihat dari jalur (tracking) sederhana yang dibangun sepanjang 200 meter serta susur mengrove melalui Sungai Kubu yang membelah kawasan untuk memudahkan akses pengunjung memasuki dan menyusuri kawasan mengrove tersebut.

Sementara Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda menjelaskan program pengembangan Dewi Bahari dilaksanakan melalui beberapa tahap meliputi perencanaan, fasilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas, kemitraan serta pembinaan dan pendampingan.

“Beberapa tahapan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan wisata di tengah berkembangnya industri pariwisata,” jelas Huda.

Menurut Huda selain di Desa Air Saga, Dewi Bahari juga telah dikembangkan di beberapa lokasi lainnya di Kabupaten Belitung seperti Wisata Mangrove Juru Seberang, dan Wisata Mangrove Labun Aji, Tanjung Tinggi untuk memaksimalkan pengelolaan wisata berkelanjutan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

“Suak Parak Mangrove suasananya tenang dan tidak ada nyamuk. Mangrovenya juga cukup rapat, cocok jadi obyek edu-wisata. Ini sangat bagus sebagai Dewi Bahari yang berbasis ekosistem ini. Kalau ke Belitung harus menyempatkan wisata ke sini,” himbaunya.

Pengembangan Dewi Bahari Suak Parak tak hanya campur tangan KKP, namun keterlibatan masyarakat yang peduli sumber daya laut dan pesisir di Belitung sangat berperan penting dalam menjaga ekosistem pesisir agar masyarakat mendapatkan manfaat dari kualitas ekosistem tersebut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menyampaikan bahwa program wisata bahari merupakan salah satu program unggulan KKP dalam rangka mendukung Bangga Berwisata di Indonesia. Program ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 lalu.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT