SIARAN PERS 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR :SP.021/SJ.5/I/2025

JAKARTA, (22/1) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi bersinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan migran Indonesia. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan  dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Jakarta Selatan, Senin kemarin.

Kolaborasi ini untuk mensolusikan berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, mulai dari kurangnya keterampilan dan pelatihan adanya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan yang tidak sesuai prosedur. “Kami sangat mengapresiasi komitmen KP2MI yang telah berkolaborasi dan bersinergi dengan KKP dalam tata kelola perekrutan dan penempatan Awak Kapal Perikanan Migran, sehingga pekerja migran sektor kelautan dan perikanan dapat terlindungi dengan lebih baik,” kata Sekjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho pada penandatangan nota kesepakatan bersama KP2MI.

Kerja sama KKP dengan KP2MI bertujuan melindungi awak kapal perikanan Indonesia pada semua proses, meliputi asistensi kepada pelaksana perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan dan koordinasi dalam proses perizinan berusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) bidang awak kapal perikanan. Kerja sama ini juga meliputi pemetaan sebaran pelaksana perekrutan dan penempatan AKP Indonesia untuk bekerja di kapal perikanan berbendera asing hingga memastikan setiap AKP Indonesia yang akan di tempatkan di kapal perikanan berbendera asing telah memiliki kompentensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Rudy menjelaskan dengan hadirnya kerja sama ini diharapkan mengurangi permasalahan eksploitasi awak kapal perikanan Indonesia. “Kerja sama ini penting karena pekerja migran sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara kongkrit bagi pendapatan negara dan produktifitas ekonomi,” ungkap Rudy.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding berharap dengan kerja sama antara KKP dan KP2MI/BP2MI akan meningkatkan keselamatan kerja para pekerja migran Indonesia, salah satunya pada sektor kelautan dan perikanan.

“Kementerian ini tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu kami melaksanakan Presiden Prabowo untuk saling berkolaborasi. Kami berharap untuk bersinergi dan bergandeng tangan untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia dan keluarganya,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya bersama BP2MI menyiapkan skema skema perlindungan ekstra untuk awak kapal perikanan Indonesia di luar negeri, salah satunya dengan peningkatan keterampilan. Dengan keahlian yang dimiliki, ABK Indonesia punya daya saing tinggi di dunia kerja, serta dapat terhindar dari praktik kekerasan maupun penipuan.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI