SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.683/SJ.5/XI/2022

JAKARTA, (2/11) - Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sinergi tersebut diwujudkan salah satunya melalui keterlibatan Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar sebagai anggota Panitia Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

“Ini bentuk kolaborasi lintas kementerian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab”, ujar Antam

Lebih lanjut Antam menjelaskan bahwa seleksi Jabatan Pemimpin Tinggi Madya ataupun Pratama yang dilakukan di berbagai kementerian merupakan upaya membangun budaya keterbukaan dan kompetisi yang sehat. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus didorong sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Muaranya tentu adalah perbaikan sistem organisasi”, terang Antam.

Dalam pelaksanaan tes SKB yang mengangkat tema “Peran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam Pembaruan Penataan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Pusat dan Daerah” tersebut, Antam merupakan salah satu Tim Penguji. Dia memberikan beberapa catatan kritis dan pertanyaan kepada para peserta tes SKB yang berasal dari internal dan eksternal Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

“Ini tema yang relevan dan tentu sangat terkait dengan bidang tugas serta tantangan yang akan dihadapi para calon Dirjen”, pungkas Antam.

Untuk diketahui, rangkaian seleksi Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan  Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan diikuti oleh tiga calon. Keterlibatan Sekretaris Jenderal KKP dalam proses seleksi ini menjadi penegasan dukungan dan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam sinergi kelembagaan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI