SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.428/SJ.5/X/2025

JAKARTA, (27/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tancap gas memperkuat sektor perikanan budidaya nasional di masa satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Dua program perikanan budi daya yang masuk program strategis nasional yakni pengembangan modeling budi daya ikan nila salin (BINS) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat seluas 230 hektare, serta pembangunan tambak udang terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming (ISF) seluas 2 ribu hektare di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu menyampaikan pembangunan BINS Karawang saat ini terus menunjukkan progres yang signifikan. Telah dilakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, BPKP, serta Kejaksaan Agung (Jamdatun dan Jamintel) untuk memastikan pendampingan dan pengamanan program berjalan optimal.

Kawasan Tambak BINS Karawang dibangun dengan dukungan infrastruktur lengkap seperti intake air laut dan tawar, kolam tandon, IPAL dan kolam pembesaran, serta fasilitas penunjang lainnya. “Pembangunan fisik saat ini masih berlangsung, antara lain pencetakan kolam, pemasangan geomembran, konstruksi intake air laut dan tawar, serta pemasangan tiang listrik pada petakan kolam,” jelas Tebe dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (27/10).

Pembangunan BINS Karawang ditargetkan menghasilkan produktivitas sebesar 84 ton per hektare per tahun, dengan volume produksi mencapai 11.150 ton per tahun serta membuka 500 lapangan kerja baru bagi tenaga kerja.

Tebe menambahkan, dari modeling BINS Karawang seluas 84 hektare sebelumnya terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi ikan nila nasional. Berdasarkan Satu Data KKP, produksi ikan nila nasional menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

“Produksi ikan nila nasional naik dari 1,35 juta ton pada tahun 2022 menjadi 1,5 juta ton pada tahun 2024 (angka sangat sementera). Capaian ini membuktikan bahwa modeling BINS Kawarang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi ikan nila nasional sekaligus memperluas pemberdayaan tenaga kerja lokal,” ujar Tebe.

ISF di Sumba Timur

Selain di Karawang, kementerian yang kini merayakan HUT ke-26 tahun itu juga mengembangkan kawasan tambak ISF di Sumba Timur, sebagai bentuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Proyek ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama udang dunia.

“Nilai pasar udang dunia pada tahun 2024 mencapai USD 64,9 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 140,4 miliar pada tahun 2034. Udang merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia dengan pasar utama Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok,” terang Tebe.

Program pembangunan kawasan tambak ISF di Sumba Timur diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hingga 168,3 ton per hektare per tahun, menghasilkan produksi sebesar 75.364 ton dengan nilai ekonomi Rp5,27 triliun, meningatkan devisa dan PNBP serta menciptakan lebih dari 5.000 lapangan kerja baru, termasuk 2.700 tenaga kerja on-farm dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta daya tarik investasi hulu-hilir.

“Seperti halnya kontribusi modeling budi daya udang di Kabupaten Kebumen atau Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen yang terbukti mendorong peningkatan produksi udang nasional. Produksi udang nasional meningkat dari 918 ribu ton pada tahun 2022 menjadi 952 ribu ton pada tahun 2024 (angka sangat sementara). Dengan capaian tersebut, kami optimistis kawasan tambak ISF di Sumba Timur akan menjadi game changer bagi pengembangan perikanan budidaya di kawasan timur Indonesia,” tegas Tebe.

KKP juga telah melakukan sejumlah tahapan penting sebagai tahapan progres program pembangunan tambak ISF di Sumba Timur, diantaranya survei kelayakan teknis oleh pakar budi daya udang, penyusunan desain teknis kawasan, koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, penyusunan dokumen izin lingkungan (AMDAL, KKPRL, dan KKPR), serta sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat dukungan hulu–hilir.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perikanan budidaya menjadi bagian penting dalam mewujudkan misi Ekonomi Biru yang telah menjadi agenda utama Kabinet Merah Putih. Pembangunan modeling perikanan budidaya tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga membuka peluang kerja baru serta menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat pesisir.

HUMAS DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA