SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.508/SJ.5/XII/2024

LAMPUNG, (29/12) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus tancap gas di penghujung tahun 2024. Di Lampung, usai menghadiri rapat koordinasi bidang pangan bersama kementerian/lembaga terkait di Rumah Dinas Gubernur, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan menyapa warga Pulau Pasaran. 

Menurutnya, sebagai salah satu penghasil teri terbaik di Indonesia, produk olahan untuk ekspor agar bisa menjadi tambahan pemasukan rumah tangga keluarga nelayan. Wamen Didit pun mendorong pemberdayaan perempuan berkolaborasi dengan Kementerian PPPA guna peningkatan kemampuan usaha serta diversifikasi produk berbasis kearifan lokal. 

"Sangat penting untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekalian menambah pemasukan rumah tangga," ujar Wamen Didit di Pulau Pasaran, Sabtu, (28/12/2024).

Karenanya, dia mengintruksikan agar teri di Pulau Pasaran bisa dikelola dengan baik. Wamen Didit juga mengimbau agar sarana dan prasarana yang telah dibangun KKP di Pulau Pasaran yang telah ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Modern (Kalamo), bisa dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan dan nilai tambah.

"Pengelolaan yang baik tentu bisa meninimalisir jika terjadi paceklik dan agar tidak kehilangan pasar," tuturnya.

Senada, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo menjabarkan hasil monitoring dan evaluasi dampak ekonomi kepada 21 anggota koperasi perikanan di Pulau Pasaran. Dengan rata-rata volume produksi pengolahan teri sebesar 2-5 ton perbulan, omset yang diperolehan rata-rata Rp20-50 juta per bulan. 

Sementara tenaga kerja yang terserap dalam 1 unit usaha pengolahan sekitar 10-20 orang, yang terbagi atas buruh sortasi dan pembersihan, pengeringan dan pengemasan. Hingga saat ini, pemasaran produk teri didominasi ke wilayah Jakarta dan Lampung.

"Setelah diresmikan sebagai Kalamo, kami terus memantau perkembangan disini, tentu ini menjadi bagian dari kehadiran negara untuk masyarakat pesisir," ujar Budi. 

"Kami mendorong koperasi untuk lebih inovatif membuka peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri," tutur Budi.

Dalam lawatan di Lampung, Wamen Didit juga menyempatkan diri untuk menyambangan kantor Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Lampung. Di salah satu unit pelayanan teknis (UPT) KKP ini, dia memberikan arahan agar seluruh unit KKP meningkatkan pelayanan publik serta bekerja solid antar satuan kerja (satker) guna memberikan solusi cepat kepada masyarakat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

Sebagai informasi, program Kalamo atau Kampung Nelayan Modern merupakan bagian dari program ekonomi biru yang digagas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program tersebut untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan melalui berbagai penyediaan sarana prasana perikanan oleh KKP. Selain di Pasaran, Kalamo juga sudah dibangun di Biak, Papua. 

HUMAS DITJEN PDSPKP