SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.95/SJ.5/II/2022

JAKARTA (15/2) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan output kegiatan prioritas kementeriannya tidak akan terganggu seiring adanya arahan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar 5%, dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2022. Besaran dana cadangan mencapai Rp296,5 miliar dari total anggaran KKP tahun ini sebesar Rp6,1 triliun.

"Adapun automatic adjustment KKP tahun 2022 dilakukan pada komponen kegiatan penunjang seperti belanja tunjangan kinerja, honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional dan non operasional, dengan tidak mengurangi output kegiatan prioritas," papar Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Kegiatan prioritas di antaranya penyaluran bantuan pemerintah bagi nelayan, premi asuransi, pembangunan kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya, revitalisasi tambak, pengembangan pelabuhan, hingga pembinaan UMKM dalam inkubator bisnis. Selain itu, akan ada tambahan bantuan bioflok sebanyak 275 unit sebesar Rp55 miliar.

Program prioritas tersebut diberikan untuk kepentingan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, petambak garam dan masyarakat pesisir lainnya. Tujuan kegiatan prioritas tersebut untuk percepatan pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami menargetkan kegiatan bantuan pada masyarakat dapat diselesaikan seluruhnya paling lambat pada semester 1 tahun 2022. Untuk itu kami mohon dukungan dari Komisi IV DPR RI," ujar Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menambahkan, dengan adanya pencadangan anggaran tersebut, pagu anggaran masing-masing unit kerja eselon I juga akan mengalami perubahan. Selain itu, juga terjadi pergeseran pagu antar program yaitu dari program pengelolaan perikanan dan kelautan dan program kualitas lingkungan hidup kepada program dukungan manajemen sebesar Rp36,7 miliar.

Seluruh Anggota Komisi IV DPR sepakat menerima penjelasan Menteri Trenggono terkait alokasi pencadangan anggaran dan perubahan pagu di masing-masing eselon I KKP. Sejumlah anggota Komisi IV juga mendukung program kerja yang digagas KKP untuk kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan.

Sementara itu, dalam rapat kerja tersebut juga dibahas berbagai program terobosan yang tengah dimatangkan oleh KKP. Seperti kebijakan penangkapan terukur, pembangunan kawasan budidaya udang, dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI