SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


NOMOR : SP.169/SJ.5/IV/2025

JAKARTA, (22/4) - Pagu efektif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tercatat Rp 3,58 triliun setelah adanya efisiensi dari yang semula Rp 4,84 triliun. Hal ini dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4).

“Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, maka pagu efektif KKP sebesar Rp3,58 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,92 triliun, belanja barang Rp 1,63 triliun dan belanja modal sebesar Rp 37,93 miliar,” ujar Menteri Trenggono dalam rapat itu.

Pagu efektif ini dipakai memaksimalkan pelaksanaan program prioritas Ekonomi Biru dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, KKP telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat di pesisir dan pulau- pulau kecil.

Bantuan pemerintah yang dimaksud diantaranya 11.000 unit bantuan alat tangkap, 1.100 unit bantuan mesin kapal, serta premi asuransi nelayan untuk 1 juta orang. Ada juga bantuan 70 juta ekor benih ikan, 60 ribu ekor calon induk, hingga 20 ribu kilogram bibit rumput laut.

Bantuan pemerintah yang akan didistribusikan KKP juga ditujukan untuk pemasar hasil perikanan seperti 5.170 unit coolbox, serta 220 unit chest freezer. “Masih banyak bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai daerah Indonesia,” ungkap Menteri Trenggono.

Selain yang bersumber dari APBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan dana hibah serta pinjaman dari luar negeri, diantaranya untuk mendukung program perluasan kawasan konservasi, pembangunan eco fishing port, serta pembangunan infrastruktur budidaya udang. Program-program pembangunan ini akan menambah tenaga kerja baru, seiring hadirnya industri di wilayah setempat..

Rapat kerja ini menghasilkan kesimpulan salah satunya Komisi IV DPR meminta pemerintah membuka pemblokiran anggaran KKP tahun 2025, mengingat pentingnya pembiayaan program KKP untuk mendukung swasembada pangan, pemberdayaan masyarakat skala kecil, menciptakan lapangan kerja dan pelayanan publik, hingga mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis sektor kelautan dan perikanan.

“Ini dalam upaya mencapai swasembada pangan dan implementasi kebijakan ekonomi biru sesuai dengan misi Asta Cita pemerintah,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto membacakan kesimpulan rapat.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI