SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.490/SJ.5/XII/2024

JAKARTA, (19/12) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pertemuan dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey, menindaklanjuti hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di London pada bulan lalu. 

Saat itu, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyepakati untuk memperkuat dan merevitalisasi hubungan kedua negara, yang salah satunya terkait dengan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan. Di antaranya terkait ekonomi biru, konservasi, penguatan kapal penangkap ikan modern dan berkelanjutan, kapal perikanan budi daya serta kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan.

“Pertemuan tadi membicarakan tentang tiga hal, soal karbon biru, budidaya, dan alat tangkap perikanan,” ujar Menteri Trenggono usai pertemuan di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/12).

Pengelolaan kawasan konservasi penting dilakukan bersama karena berkaitan dengan penyerapan emisi karbon yang menjadi pemicu utama perubahan iklim. Melalui program Blue Planet Fund, Pemerintah Inggris mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya alam perikanan secara berkelanjutan di Indonesia.

Menteri Trenggono menambahkan, pada pertemuan tadi juga dibahas program-program strategis Presiden Prabowo yang dapat disokong oleh sektor kelautan dan perikanan. Meliputi program Makan Bergizi yang menyasar anak usia sekolah, serta ibu hamil dan menyusui, swasembada pangan, hingga pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menegaskan, penguatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dapat mendukung pencapaian program-program tersebut.

“Kita bicara tetang bagaimana kita memperkuat kerja sama, dalam tiga area tersebut untuk mendukung visi Pak Presiden Prabowo. Bersama kita bisa,” ungkap Jermey.

Ini menjadi pertemuan kedua dengan Duta Besar Dominic Jermey di Kantor KKP, setelah Sakti Wahyu Trenggono dilantik kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada Oktober lalu. 

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI