SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor: SP.650/SJ.5/VI/2021

JAKARTA (24/6) - Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan pagu anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022 sebanyak Rp8,043 triliun. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Kamis (24/6/2021) siang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, usulan penambahan anggaran sebesar Rp8,043 triliun mengingat banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam pagu indikatif tahun 2022.

Kemudian tambahan anggaran akan digunakan dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan hingga peningkatan ekspor. "Maka KKP mengusulkan perbaikan tambahan pagu anggaran sebesar Rp8,043 triliun," ungkap Menteri Trenggono dalam rapat tersebut.

Bila usulan penambahan anggaran tersebut disetujui, maka pagu indikatif KKP tahun depan mencapai Rp14 triliun. Sebab berdasaran Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor S-361 dan B.238 tanggal 29 April 2021, KKP mendapat alokasi anggaran Rp6,122 triliun yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp2,6 triliun dan belanja non operasional Rp3,5 triliun.

Disamping program-program reguler, KKP memiliki tiga program prioritas KKP hingga 2024. Ketiganya meliputi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan.

Kemudian pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

Lebih lanjut Menteri Trenggono mengatakan, pihaknya juga turut mengusulkan pendanaan dana alokasi khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan di tahun 2022 sebesar Rp3 triliun. Pendanaan ini untuk mendukung capaian program prioritas nasional hingga program prioritas kementerian di daerah.

DAK bidang kelautan dan perikanan sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu DAK KP untuk Provinsi dan DAK KP untuk Kabupaten/Kota.

"Dapat kami sampaikan untuk tahun 2022, KKP mengusulkan pendanaan DAK bidang kelautan dan perikanan tahun 2022 sebesar Rp3 triliun, yang terdiri atas DAK KP Provinsi sebesar Rp1 triliun dan Kabupaten/Kota sebesar Rp2 triliun," ujar Menteri Trenggono dalam rapat kerja tersebut.

Masing-masing terdapat empat menu kegiatan untuk DAK bidang kelautan dan perikanan tahun 2022 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung capaian sejumlah program pemerintah pusat maupun kementerian di daerah.

Mulai dari untuk mendukung capaian program prioritas nasional dan pengembangan 5 food estate, serta penguatan kawasan sentra produksi pangan. Kemudian untuk peningkatan produksi perikanan, mendukung program terobosan KKP tahun 2021-2024, hingga guna mendukung pemulihan ekonomi nasional imbas pandemi Covid-19.

Target dan output DAK Provinsi bidang KP tahun 2022 antara lain pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di 66 pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi di 37 kawasan konservasi perairan daerah dan 21 lokasi pengawasan, pembangunan 50 unit perbenihan UPTD Provinsi serta pengadaan sarana dan prasarana garam rakyat di 9 Provinsi.

"Sedangkan target dan output dari DAK bidang KP Kabupaten/Kota tahun 2022 antara lain pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan sebanyak 90 unit, pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil di 173 Kabupaten/Kota, pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan di 150 Kabupaten/Kota," papar Menteri Trenggono.

Sementara itu berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Kerja, Komisi IV DPR RI selanjutnya akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan masing-masing program, kegiatan dan anggaran Tahun 2022 pada masing-masing eselon I lingkup KKP, atas revisi revisi pagu penambahan pagu anggaran yang diusulkan.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI