SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.349/SJ.5/IX/2023

JAKARTA, (25/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya pengintegrasian perencanaan ruang laut wilayah nasional yang berwawasan Nusantara.

Hal tersebut dilakukan melalui pengintegrasian seluruh aspek di darat, laut, udara dan ruang di atasnya dengan rencana tata ruang wilayah nasional, baik di bidang ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

“Kebijakan Kelautan Indonesia, pengelolaan ruang laut menjadi salah satu pilar agar Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan berdaulat. Tata ruang di darat yang tidak selaras dengan tata ruang di laut dapat menyebabkan tidak tercapainya pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan” ungkap Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto pada Seminar Nasional Penerapan Konsep Kawasan Nusantara dalam Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Darat dan Laut pada Marine Spatial Planning & Services Expo 2023.

Lebih lanjut Suharyanto menjelaskan bahwa untuk sampai ke tahap integrasi pembangunan yang berkelanjutan, seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk mensinergikan tujuan, kebijakan dan strategi dalam proses integrasi struktur ruang dan pola ruang.

Selain itu, Suharyanto juga menerangkan terdapat 5 (lima) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan ruang laut agar integrasi tersebut dapat berjalan optimal.

"Ada isu pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau sangat kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, penataan kawasan pesisir yang semakin terancam degradasi, pemanfaatan wilayah yuridiksi, implementasi ekonomi biru dan ekonomi kelautan serta penataan alur kabel bawah laut", ujar Suharyanto.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya pun mendorong dilakukannya kolaborasi lintas kementerian, dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan masyarakat. Menteri Trenggono juga menekankan bahwa Indonesia harus memulai menjaga dan mengelola laut melalui regulasi, kebijakan dan keputusan pengelolaan ruang laut yang berdasarkan pada data dan informasi yang up-to-date, terukur, dalam skala yang detail. Tak hanya itu, ia juga meminta agar data dan informasi dapat tersedia secara regular/periodik untuk menjadikan laut Indonesia sebagai laut yang membawa kesejahteraan dan kejayaan bangsa.

Selain KKP, seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini juga menghadirkan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN, serta Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kemenko Bidang Maritim dan Investasi mengangkat topik-topik esensial tentang Integrasi Perencanaan Ruang Wilayah Nasional dan Wawasan Nusantara yang diikuti peserta berasal dari pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya dari seluruh wilayah di Indonesia.

HUMAS DITJEN PENGELOLAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT