SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.056/SJ.5/II/2025

JAKARTA, (14/2) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) tengah menyiapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut. Ini menjadi langkah strategis KKP memperkuat kebijakan berbasis data guna mendukung ketahanan pangan piru dan ekonomi laut berkelanjutan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kusdiantoro dalam Rapat Koordinasi Nasional Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) untuk Ketahanan Pangan Biru dan Ekonomi Laut Berkelanjutan yang berlangsung di Jakarta baru-baru ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia mengingat laut memiliki peran vital dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, serta fungsi ekologis yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, tantangan besar seperti perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan memerlukan kebijakan berbasis data dan koordinasi lintas sektor.

"Sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi, NSDL ditujukan untuk membangun basis data yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan nasional dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut,” ujar Kusdiantoro. 

Sejak 2020, KKP bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, BIG, Yayasan Rekam Nusantara (RNF), Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) dan Blue Planet Fund dari Inggris telah bekerja sama dalam mengembangkan NSDL. Pada tahun 2024, Indonesia juga telah meluncurkan NSDL pada forum The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development.

Beberapa inisiatif utama yang telah dikembangkan dalam NSDL mencakup: Pilot NSDL di 10 Kawasan Konservasi Nasional, termasuk Gili Matra, Raja Ampat, dan Laut Sawu; Dasbor Interaktif NSDL, yang menyajikan informasi sumber daya laut secara real-time; Tabel Andalusia (Analisis Neraca Sumber Daya Laut Indonesia), yang menyajikan data nilai ekonomi dari ekosistem pesisir; Sistem Dinamis NSDL, yang dapat membantu memprediksi dampak investasi terhadap kondisi ekosistem; Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk NSDL, termasuk SNI Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta SNI Neraca Spasial Habitat Bentik Pesisir.

Lebih jauh, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Firdaus Agung menjelaskan peta jalan NSDL akan berfokus pada aspek-aspek strategis seperti: 1)  Penyelarasan NSDL dengan kebijakan nasional dan daerah, serta koordinasi lintas sektor; 2) Pengembangan kapasitas dan platform pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya laut; 3) Pembangunan basis data NSDL yang akurat dan terukur guna mendukung perencanaan berbasis data; 4) Implementasi NSDL dalam berbagai tema, seperti konservasi, mitigasi perubahan iklim, jasa ekosistem dan ekonomi kelautan.

“Dengan NSDL, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi biru. Selanjutnya, kolaborasi dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian target perlindungan 30% wilayah laut untuk konservasi hingga tahun 2045, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi biru bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Firdaus.

Bukti Komitmen Indonesia dalam Pengelolaan Laut

Direktur Sekretariat Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) Ben Milligan, menilai Indonesia semakin memperkuat komitmennya dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui NSDL. Desain Peta Jalan NSDL Indonesia dirancang melalui pendekatan bertahap dan modular yang memungkinkan implementasi progresif di berbagai sektor seperti karbon biru, perikanan, dan tata ruang laut dengan kerangka waktu yang disusun mencakup operasional penuh pada 2026, integrasi dalam pengambilan keputusan pada 2029, dan transformasi kebijakan menuju pembangunan laut berkelanjutan pada 2045. Tak hanya itu, NSDL juga mengadopsi pendekatan Beyond GDP, menggabungkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencerminkan kondisi laut secara lebih komprehensif.

Dengan fleksibilitas dalam implementasi, NSDL akan mendukung pemantauan karbon biru, pengurangan polusi plastik, serta konservasi ekosistem pesisir dan laut. 

“Sebagai dokumen kebijakan publik, NSDL membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional, menarik pendanaan berbasis lingkungan seperti blue carbon finance dan coral insurance serta mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan masyarakat pesisir,” ungkap Ben.

Ketua Yayasan Rekam Nusantara Irfan Yulianto juga menyatakan komitmennya dalam mendukung Pemerintah RI untuk mengimplementasikan NSDL dalam mengelola sumber daya kelautan Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan KKP yang ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di berbagai forum global, perluasan kawasan konservasi laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Melalui strategi ini diharapkan kesehatan dan produktivitas laut dapat terjaga untuk implementasi ekonomi biru dan ketahanan pangan biru di Indonesia.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT