SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.484/SJ.5/XII/2024

JAKARTA, (19/12) - Program kerja reformasi hukum yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum. Hal ini dibuktikan dengan raihan peringkat kedua Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 pada tingkat kementerian.

Sekretaris Jenderal Rudy Heriyanto mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 di Jakarta, Senin kemarin.

“Ini capaian istimewa di akhir tahun. Penghargaan ini tak lepas dari arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk selalu melihat aspek hukum dalam program-program yang KKP jalankan, khususnya yang berkaitan dengan program ekonomi biru,” ungkap Sekjen Rudy dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (19/12).

Penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP setiap tahunnya melibatkan seluruh eselon I terutama pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Indeks Reformasi Hukum bertujuan menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024.  Selain itu, untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga.

Sekjen Rudy menambahkan, sepanjang tahun 2024, KKP telah menghasilkan 117 produk hukum, dengan rincian 31 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 86 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Variabel Penilaian

Sementara itu, penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas empat variabel, yaitu Variabel I meliputi tingkat koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi  peraturan perundang-undangan. Variabel II mencakup kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Selanjutnya Variabel III terdiri dari kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu. Serta Variabel IV yang meliputi penataan database peraturan perundang-undangan.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum lingkup KKP telah dilaksanakan selama tiga kali penilaian, yaitu tahun 2022 dengan nilai 77, 6 dengan kategori BB (baik). Setahun kemudian KKP mendapat nilai 96,44 dengan kategori AA (istimewa), pada 2024, KKP mendapat nilai 100 dengan kategori AA (istimewa).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk bersinergi dalam membuat regulasi, sehingga kebijakan yang dihadirkan komprehensif mencakup banyak aspek untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasiona. 

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI