SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.277/SJ.5/IX/2026
JAKARTA, (17/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih penghargaan terbaik I Kategori Kementerian/Lembaga pada Anugerah Layanan Investasi 2026 dalam ajang Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Rabu (16/9).
Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih mudah, transparan, dan adaptif di sektor kelautan dan perikanan.
Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura yang hadir mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Andy mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi KKP untuk terus melakukan pembenahan layanan publik, khususnya dalam memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan.
“Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi KKP untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kemudahan berusaha harus dibarengi dengan kepastian proses, transparansi, serta tata kelola yang baik,” ujar Andy dalam keteranganya, Jumat (18/9/2026)
Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi investasi yang besar dan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pelayanan perizinan perlu terus disederhanakan tanpa mengurangi aspek pengawasan dan keberlanjutan sumber daya kelautan.
“Kami ingin memastikan investasi yang masuk ke sektor kelautan dan perikanan memberikan manfaat ekonomi yang luas, membuka lapangan kerja, mendorong hilirisasi, serta tetap menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Prinsipnya, investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan ekosistem tetap terjaga,” katanya.
Ajang Anugerah Layanan Investasi merupakan bentuk penilaian tahunan terhadap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atas kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, percepatan kemudahan berinvestasi, serta penerapan digitalisasi layanan.
Capaian KKP dalam ajang tersebut tidak terlepas dari transformasi tata kelola perizinan berbasis risiko melalui integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) serta percepatan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya KKP menyederhanakan proses birokrasi dan memodernisasi pelayanan perizinan agar lebih cepat, terukur, dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
Langkah tersebut juga sejalan dengan implementasi program prioritas Ekonomi Biru yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara produktif sekaligus berkelanjutan.
KKP mendorong kemudahan investasi mulai dari pelaku usaha skala mikro hingga investasi berskala besar. Di sisi lain, setiap kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya laut tetap diarahkan agar memperhatikan daya dukung lingkungan serta keberlanjutan ekosistem.
Penguatan kualitas layanan publik juga menjadi bagian dari dukungan KKP terhadap percepatan hilirisasi industri kelautan dan perikanan. Investasi diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional, serta memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
