SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP. 1186/SJ.5/XII/2021

JAKARTA (9/12) - Penghujung akhir tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mencetak prestasi. Kali ini, KKP kembali mendapatkan predikat "Sangat Baik" tingkat Kementerian/Lembaga pada Anugerah Meritokrasi 2021 yang berlangsung di Surabaya, Senin (7/12/2021).

KKP berhasil mempertahankan predikat "Sangat Baik" dan menduduki peringkat ketiga, dari total 24 instansi pemerintah dengan kategori yang sama. Anugerah ini diberikan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang menerapkan sistem merit pada manajemen ASN di instansi masing-masing.

Melihat capaian tersebut, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mensyukuri keberhasilan dan mengajak seluruh pegawai KKP untuk tetap berkomitmen dalam mewujudkan sistem merit agar manajemen ASN semakin profesional.

"Alhamdulillah, KKP mendapatkan total nilai sebesar 390,5 dari sejumlah aspek penilaian. Prestasi ini harus terus ditingkatkan, dan perlu konsistensi agar ASN khususnya di KKP semakin profesional dalam menjalankan setiap tugasnya," ujar Antam.

Selain itu, Antam juga menyampaikan bahwa anugerah tersebut menjadi wujud nyata KKP yang terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan manajemen ASN.

Sementara Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi (SDMAO) KKP Riza Trianzah menjelaskan bahwa sistem merit merupakan implementasi dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang memiliki tujuan utama mewujudkan kebijakan dan manajemen ASN yang profesional, yaitu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar dan tanpa diskriminasi.

"Diharapkan KKP tidak cepat berpuas diri, namun dapat terus mempertahankan prestasi penerapan sistem merit sehingga mendorong akselerasi tercapainya transformasi ASN Indonesia yang menjadi syarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi," ujar Riza.

Dalam sambutan Ketua KASN, Agus Pramusinto menjelaskan peran ASN sangat penting dalam membangun birokrasi Indonesia yang unggul untuk bersaing dan mewujudkan pembangunan Indonesia dalam jangka menengah dan panjang, khususnya untuk mewujudkan visi besar Indonesia menjadi negara berdaulat, adil dan makmur.

"Visi besar itu membutuhkan penggerak dan navigator yang unggul, dan ASN lah yang harus menjadi penggerak dan navigator tersebut," tegas Agus.

Oleh karena itu, Agus menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sistem merit untuk memastikan jabatan-jabatan ASN diisi oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur yang netral, profesional, kompeten, dan berintegritas.

"Maka harapan kita untuk memiliki generasi yang unggul dan berkelas dunia itu dapat terwujud," terang Agus.

Sebagai informasi, KASN merupakan lembaga independen dan bebas dari intervensi politik, memiliki peran pengawasan untuk memastikan penerapan sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam manajemen ASN.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI