Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Inspektorat Jenderal kembali menggencarkan program pendampingan pengawasan internal, dengan fokus pada pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara di lingkungan KKP.

Pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai salah satu aspek krusial dalam menjalankan program-program strategis kementerian. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional, proses ini juga berperan penting dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara nasional.

“Pendampingan ini kami lakukan agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prosedur yang berlaku, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Kami ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar salah satu auditor.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan mencakup berbagai aspek penting, seperti reviu pembayaran kontrak, pemantauan pembangunan konstruksi, serta pengecekan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan. Fokus utama pengawasan tidak hanya pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada optimalisasi hasil dari setiap proyek yang dijalankan.

KKP juga menekankan pentingnya konsep pengawasan berkelanjutan. Artinya, pengawasan dilakukan secara konsisten sepanjang siklus pengadaan, bukan hanya di titik-titik tertentu saja. Hal ini bertujuan memastikan setiap keputusan pengadaan mematuhi regulasi, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan program ini, KKP berharap tata kelola anggaran menjadi lebih kuat dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Pada akhirnya, setiap rupiah yang dikeluarkan diharapkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Beberapa pengawasan berkelanjutan tersebut antara lain:

1. Reviu Tunggakan Pembayaran Operasi Pesawat Patroli Tahun 2024 pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP di Provinsi DKI Jakarta
2. Reviu Dokumen Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat (Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu) Tahun 2025 di Provinsi DKI Jakarta
3. Reviu atas Permohonan Pembayaran Termin III (Ketiga) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Ie Meulee SKPT Sabang
4. Reviu Pemanfaatan Space/ Ruang Lantai 2 Pasar Ikan Modern Muara Baru oleh Koperasi Arto Ulam Makmur, PT. Smirna Intan Utama, dan CV. Solutee Semangat Internasional pada Sekretariat Ditjen PDSPKP 
5. Reviu Dokumen Pertanggungjawaban Penggantian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2024 lingkup DJPB 
6. Reviu Perencanaan Kegiatan Safari Ramadhan dan Kampanye Protein Ikan Tahun 2025 pada Ditjen PDSPKP
7. Reviu Dokumen Prakualifikasi Tender Paket 1: Pekerjaan Konstruksi PPN Pengambengan dan Paket 2: Pekerjaan Konstruksi PPN Kejawanan 
8. Reviu Tunggakan Pembayaran Operasi Pesawat Patroli Tahun 2024 pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP
9. Reviu Dokumen Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat (Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu) Tahun 2025