SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.178/SJ.5/V/2024

JAKARTA, (24/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) terus memperkuat upaya perlindungan habitat kritis hiu dan pari di Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu program ekonomi biru KKP, yakni memperluas kawasan konservasi laut.

“Saat ini, dari 118 kawasan konservasi yang telah ditetapkan KKP, 28 kawasan dengan luas mencapai 5,75 juta hektare merupakan kawasan konservasi dengan hiu dan pari sebagai jenis ikan target konservasinya,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaf Manoppo pada kegiatan Simposium Nasional Hiu dan Pari Ke-4 di Universitas Indonesia Depok.

Victor juga menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi dan melestarikan hiu dan pari melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain berupa penetapan kawasan konservasi, penetapan status perlindungan dan pengaturan perdagangannya melalui konvensi internasional untuk perdagangan spesies terancam punah (CITES).

“Konservasi hiu dan pari dipandang strategis untuk menjaga kelestarian ekosistem mengingat tingkat pemanfaatannya yang tinggi baik sebagai perikanan target maupun tangkapan samping. Untuk itu, upaya konservasinya mencakup perlindungan habitat maupun pengaturan pemanfaatannya” tutur Victor.

Dalam kesempatan ini, Victor berharap semoga hasil-hasil penelitian dan pendataan habitat kritis hiu dan pari yang terkumpul selama simposium dapat direkomendasikan sebagai wilayah-wilayah target perluasan kawasan konservasi laut yang menjadi salah satu agenda prioritas KKP untuk ekonomi biru.

Sementara itu, Dekan Fakultas MIPA Universitas Indonesia Dede Djuhana mengatakan keterbatasan data terkait habitat kritis, minimnya pakar taksonomi hiu dan pari serta upaya integrasi dimensi manusia dalam konservasi hiu dan pari menjadi tantangan tersendiri di dunia akademik.

“FMIPA UI melalui wadah Prodi Magister Ilmu Kelautan Departemen Biologi, Pusat Studi Kelautan serta prodi dan pusat riset terkait lainnya, mendorong minat mahasiswa dan staf pengajar untuk mengembangkan berbagai kajian terkait hiu dan pari serta berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya peran hiu dan pari dalam ekosistem laut sebagai bagian dari pengabdian masyarakat,” ungkap Dede.

Dalam forum yang sama, Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF-Indonesia Imam Musthofa Zainudin mengimbuhkan dari hasil simposium hiu dan pari akan menjadi acuan untuk WWF-Indonesia dalam mendukung program ekonomi biru yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, terutama dalam mengurangi ancaman dan melindungi habitat kritis hiu pari dalam skema perluasan kawasan konservasi di Indonesia.

“Hal ini juga berkontribusi kepada komitmen Pemerintah Indonesia ke global untuk memiliki 30% Kawasan konservasi kelautan pada tahun 2045 - '30-by-45",” tambah Imam.

Sementara itu, Wakil Direktur Misi USAID Indonesia Erin Nicholson menegaskan Amerika Serikat melalui USAID, bangga dapat mendukung Pemerintah Indonesia dalam perlindungan laut.

“USAID berkomitmen untuk terus mendukung Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati laut serta memastikan bahwa ekosistem laut dilindungi dan dikelola dengan baik untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Erin.

Simposium Nasional Hiu dan Pari Ke-4 dengan tema “Habitat Kritis untuk Hiu dan Pari: Mengelola Tantangan yang Muncul melalui Strategi Mitigasi, Pemulihan Populasi dan Integrasi Dimensi Manusia” diselenggarkan oleh KKP bekerja sama dengan Pusat Studi Kelautan Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Yayasan Konservasi Indonesia, WWF Indonesia dan USAID Kolektif. Simpsoium yang digelar selama dua hari berhasil mengumpulkan lebih dari 100 makalah.

Sejalan dengan kebijakan KKP yang ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di berbagai forum global, konservasi di wilayah laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam menjaga kelestarian biota, memulihkan kelautan dan ekosistem perairan. Untuk mendukung kebijakan ekonomi biru, hingga tahun 2023, luas kawasan konservasi telah mencapai 29,3 juta ha. Melalui strategi ini diharapkan kesehatan dan produktivitas laut dapat terjaga untuk implementasi ekonomi biru di Indonesia.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT