SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.315/SJ.5/VIII/2023

JAKARTA (25/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat peran masyarakat pesisir Lombok Barat dalam mengelola kawasan konservasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan intensif terhadap Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) termasuk dalam pemanfaatan bantuan Pemerintah yang diberikan.

Pendampingan tersebut diberikan kepada beberapa kelompok yang telah menerima bantuan konservasi bagi kelompok masyarakat (KOMPAK) di Provinsi NTB yaitu Sumbawa Grow Up, Komunitas Pencinta Alam (KOPA) Mbojo, Pokmaswas Gili Matra, Kelompok Deep BlueSea dan Kelompok Baywatch. KKP memberikan pemahaman tentang cara-cara memanfaatkan bantuan pemerintah bidang konservasi yang baik bagi kelompok masyarakat penggerak konservasi di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan menjelaskan bahwa KKP terus berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan cara memperkuat peran masyarakat di kawasan konservasi.

“KOMPAK menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Nusa Tenggara Barat karena ikut melakukan aktivitas perlindungan dan pelestarian sumberdaya di kawasan konservasi,” ujar Firdaus.

Sebelumnya, bantuan pemerintah bidang konservasi telah disalurkan kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) berupa peralatan selam di Provinsi NTB meliputi Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kota Bima dan Kab. Lombok Barat.

Lebih lanjut Firdaus menerangkan bantuan konservasi diberikan pemerintah agar peran serta masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi semakin meningkat. Tak hanya itu, bantuan konservasi ini juga sangat dibutuhkan kelompok untuk mendukung kegiatan konservasi di wilayahnya sehingga dapat mendorong terciptanya dampak ekonomi pada masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Selain dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan perawatan bantuan serta pemantauan terumbu karang, melalui bimbingan teknis, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan pelaporan kasus-kasus pemutihan karang di wilayah NTB.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim yang hadir dalam kegiatan ini juga menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai penggerak kelompok masyarakat dalam membangun destinasi wisata dan memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Diklat Komunitas Pecinta Alam (KOPA) Mbojo M. Yeriansyah menyambut baik inisiatif KKP memberikan bimbingan secara teknis kepada kelompok masyarakat.

"Kami bisa memperbarui lagi ilmu kesehatan terumbu karang dan pendataan cepat terumbu karang. Selain itu, kelas open water POSSI sangat bermanfaat bagi kami," urainya.

Yeriansyah juga berharap KKP terus melanjutkan berbagai kegiatan yang mendukung keberlanjutan kelompok seperti pelatihan konservasi, sertifikasi open water, pemandu snorkeling dan pemandu selam.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk terus mendorong kelompok penerima bantuan selalu menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT